Hearing DPRD Lombok Timur Memanas: RSUD Didorong Akui Kelalaian Terkait Kasus Kematian Niken

LOMBOK TIMUR, MediaEkapresi.id – Rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD Kabupaten Lombok Timur, Senin (29/6/2026), berlangsung tegang. Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD bersama Komisi II tersebut menjadi ajang pengujian mendalam atas kasus meninggalnya Niken Hafizah Anggraeni pasca-mendapatkan penanganan medis.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Direktur RSUD Patuh Karya Keruak, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, keluarga korban, serta perwakilan Forum Komunikasi Keluarga Masyarakat (FKKM) NTB.

Perdebatan Prosedur Medis

Pihak RSUD Patuh Karya Keruak dalam forum tersebut menegaskan bahwa seluruh tindakan medis yang dilakukan terhadap korban telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meski menyampaikan belasungkawa dan mengakui adanya penanganan berulang, pihak RS tetap bersikeras bahwa hal tersebut merupakan bagian dari prosedur yang berlaku.

Namun, penjelasan tersebut menuai kritik keras. FKKM NTB memaparkan secara rinci kronologi penanganan medis, mulai dari pemeriksaan di Puskesmas Rensing, rujukan ke RSUD Patuh Karya Keruak, hingga pemindahan ke RSUD dr. R. Soedjono Selong. Dalam paparannya, FKKM menyoroti adanya dugaan kelemahan pada koordinasi antar-fasilitas kesehatan, kesiapan sarana, serta ketepatan pengambilan keputusan medis.

Perbedaan tajam antara narasi pihak rumah sakit dan FKKM NTB menjadi pemicu memanasnya suasana rapat.

Desakan Keterbukaan dari DPRD

Menanggapi ketegangan tersebut, Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mengungkap fakta secara objektif, bukan mencari kambing hitam. Ia mendesak pihak rumah sakit untuk bersikap transparan jika ditemukan adanya kekurangan atau kesalahan dalam pemberian layanan.

Senada dengan pimpinan dewan, anggota Komisi II DPRD Lombok Timur, Ir. Baidullah, melontarkan desakan tegas. "Akui saja jika ada kelalaian, jangan ragu. Kita memperjuangkan perbaikan layanan, bukan sekadar mencari kesalahan. Anggaran bisa dibahas nanti, tapi nyawa tidak bisa dikembalikan," ujarnya.

Sorotan Masalah Ketersediaan Darah

Dalam rapat tersebut, isu krusial terkait ketersediaan stok darah turut menjadi sorotan. Hadiyat Dinata dari FKKM NTB dan IT99 Indonesia menekankan bahwa operasi caesar merupakan tindakan dengan risiko perdarahan tinggi, sehingga kesiapan stok darah seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan medis awal.

"Bagaimana layanan dikatakan aman jika pasien butuh transfusi tapi stok tidak tersedia? Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bertanggung jawab," tegas Hadiyat.

Tuntutan Evaluasi Menyeluruh

Hingga rapat berakhir, belum tercapai titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. Anggota dewan menilai evaluasi internal rumah sakit belum cukup untuk menjawab seluruh persoalan yang ada. Sementara bagi keluarga korban, keterbukaan penuh, pertanggungjawaban yang jelas, serta perbaikan sistem secara menyeluruh jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar permohonan maaf.

Kasus kematian Niken kini menjadi catatan serius bagi sistem layanan kesehatan di Lombok Timur. Publik menantikan proses penelusuran yang objektif dan transparan agar mekanisme pencegahan risiko di masa depan dapat lebih andal, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan daerah.

Reporter: Sanusi