Dinilai Diskriminatif, Alokasi Dana Hibah Lombok Tengah 2026 Menuai Protes Keras Puluhan Ormas

LOMBOK TENGAH, mediaekspresi.id – Kebijakan alokasi dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 memicu gelombang protes dari puluhan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kebijakan ini dinilai diskriminatif karena dianggap hanya mengakomodasi kelompok tertentu, sementara organisasi dengan basis massa besar merasa diabaikan.

Kekecewaan ini mencuat pasca beredarnya dokumen daftar penerima hibah di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total alokasi sub-kegiatan senilai Rp 825 juta, mayoritas dana mengalir ke belasan struktur tingkat kecamatan dari satu organisasi keagamaan tertentu.

Tudingan "Tisu Politik" dan Kekecewaan Akar Rumput

Tensi di ruang digital, terutama grup komunikasi resmi binaan Bakesbangpol, dilaporkan memanas pada Selasa (3/2/2026). Para pengurus ormas merasa hanya dijadikan alat legitimasi saat proses sosialisasi di akhir tahun lalu tanpa ada realisasi pembinaan yang adil.

"Kami merasa diperalat. Hadir saat sosialisasi hanya untuk memenuhi syarat administratif, namun faktanya dana tersebut hanya menguntungkan ormas tertentu hingga ke tingkat anak ranting di kecamatan," ujar salah satu pengurus ormas yang enggan disebutkan namanya.

Narasi "tisu politik"—habis pakai buang—menjadi sorotan tajam, terutama dari tokoh-tokoh organisasi besar seperti Nahdlatul Wathan (NW), NWDI, Muhammadiyah, dan Muhajirin. Mereka menyoroti adanya ketimpangan prioritas antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan lembaga dakwah atau pendidikan.

"Ada kesan pemerintah lebih memprioritaskan LSM dibandingkan lembaga dakwah. Nilai hibah untuk LSM tertentu bahkan melampaui bantuan untuk organisasi kemahasiswaan atau pendidikan," ungkap salah seorang tokoh agama setempat.

Imbas Komitmen Politik Pasca-Pilkada

Persoalan ini juga merembet ke arah komitmen politik. Beberapa tokoh ormas secara terbuka mengungkapkan kekecewaan mendalam, mengingat peran strategis mereka dalam memenangkan pasangan kepala daerah petahana pada kontestasi Pilkada sebelumnya. Mereka menilai kebijakan ini merupakan potret politik transaksional yang nyata.

"Setelah duduk di kursi kekuasaan, dukungan ormas-ormas yang sebelumnya berjuang seolah terlupakan. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal keadilan dan penghargaan terhadap kemitraan," tulis salah satu tokoh dalam pesan singkat yang beredar di kalangan media.

Desakan Transparansi dan Ancaman Mogok Administratif

Menanggapi gejolak ini, Fraksi Nasdem dan PKS di DPRD Lombok Tengah sebelumnya telah mendesak pemerintah daerah untuk mengedepankan transparansi dalam penyusunan APBD 2026. Legislator meminta parameter yang jelas dalam menentukan kelayakan penerima hibah guna menghindari kecemburuan sosial.

Sebagai bentuk protes, sejumlah ketua ormas menyerukan aksi mogok administratif. Mereka mengancam tidak akan melaporkan keberadaan organisasi ke pemerintah daerah hingga asas keadilan dalam pembinaan ormas di Bumi Tatas Tuhu Trasna dipulihkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bakesbangpol Lombok Tengah belum memberikan klarifikasi resmi mengenai mekanisme verifikasi yang menyebabkan terjadinya konsentrasi dana hibah pada satu kelompok organisasi tersebut.

Reporter: Amrillah 

Editor: Ata Priatna