Rakyat Tercekik Kelangkaan LPG 3 Kg, GMH Gugat Tanggung Jawab Pemkab Lombok Timur

Ilustrasi

LOMBOK TIMUR, MediaEkspresi.id – Krisis energi skala rumah tangga kembali menghantui Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kg dilaporkan kian parah, menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan di pangkalan resmi.

Kondisi kritis ini memantik reaksi keras dari Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Lombok Timur. Mereka menilai fenomena ini bukan sekadar fluktuasi stok biasa, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola dan pengawasan distribusi energi bersubsidi di daerah.

Lemahnya Pengawasan dan Tudingan Permainan Oknum

Ketua GMH Lotim, Indra Saputra, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan warga. Ia menegaskan bahwa pihak eksekutif, khususnya Bupati dan Dinas Perdagangan, harus bertanggung jawab atas carut-marutnya distribusi ini.

"Kami menggugat dan meminta Bupati Lombok Timur serta Dinas Perdagangan segera bertindak tegas. Jangan hanya diam dan membiarkan rakyat menderita terus-menerus. Fenomena ini membuktikan pengawasan sangat lemah, bahkan diduga kuat ada oknum yang bermain di balik kelangkaan ini," tegas Indra Saputra, Senin (13/04).

Ironi Pasar Gelap di Tengah Kelangkaan

Lebih lanjut, GMH menyoroti anomali yang terjadi di lapangan. Di saat pangkalan resmi mengklaim stok kosong, tabung gas "Melon" tersebut justru ditengarai banyak beredar di pasar gelap dengan harga yang melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Indra menilai hal ini merupakan bukti otentik bahwa pendistribusian gas subsidi telah melenceng dari sasaran dan tidak berjalan di jalur yang sehat.

Poin-Poin Tuntutan GMH:

• Audit Distribusi: Meminta Pemkab melakukan audit menyeluruh terhadap alur distribusi dari agen hingga pangkalan.

• Tindakan Tegas: Mendesak sanksi bagi oknum atau pangkalan yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual ke pasar gelap.

• Solusi Konkret: Menuntut langkah darurat (seperti Operasi Pasar) untuk menstabilkan stok dan harga di masyarakat.

Menanti Langkah Nyata Pemkab

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi maupun langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mengatasi krisis ini. Sikap diam otoritas terkait dikhawatirkan akan memperpanjang masa sulit masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada bahan bakar bersubsidi tersebut.

Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah: apakah aspirasi dan gugatan ini akan direspons dengan solusi, atau sekadar menjadi catatan tak tertangani.

Reporter: Sanusi