Atasi Abrasi Ampenan, Gubernur NTB Siapkan Skema Relokasi Permanen bagi Warga

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal

MATARAM, mediaekspresi.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa penanganan dampak abrasi di pesisir Pantai Ampenan tidak bisa lagi hanya mengandalkan solusi jangka pendek. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat meninjau langsung titik-titik terdampak di Kota Mataram pada Kamis malam (22/01).

Didampingi sejumlah pejabat terkait, Gubernur Iqbal memantau kondisi rumah warga yang rusak akibat hantaman gelombang pasang. Ia menyatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kota Mataram untuk merumuskan langkah konkret guna memutus siklus bencana tahunan di kawasan tersebut.

Memutus Siklus Bencana

Gubernur menekankan bahwa fenomena cuaca ekstrem yang rutin melanda pesisir Ampenan memerlukan kebijakan mendasar. Solusi permanen, menurutnya, adalah harga mati agar keselamatan warga terjamin di masa depan.

"Kondisi ini akan berulang terus jika kita tidak mengambil kebijakan permanen. Kita sudah sepakat untuk duduk bersama membahas solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan relokasi permanen bagi warga yang tinggal di zona merah abrasi," ujar Lalu Muhamad Iqbal.

Terkait rencana relokasi, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendalam, khususnya mengenai legalitas lahan dan status kepemilikan tanah. Langkah ini diambil untuk memastikan proses perpindahan warga memiliki payung hukum yang kuat dan tidak memicu sengketa di kemudian hari. Selain itu, ia berencana mengajak sektor swasta dan perusahaan di sekitar pesisir untuk terlibat aktif melalui program tanggung jawab sosial (CSR).

Tanggap Darurat dan Gotong Royong

Sembari mematangkan rencana jangka panjang, langkah darurat tetap dilakukan secara masif. Gubernur menginstruksikan aksi gotong royong lintas sektor yang dijadwalkan mulai Jumat pagi.

• Pemasangan Geobag: Pengisian dan pemasangan kantong pasir (geobag) sebagai tanggul darurat di titik rawan.

• Aksi Bersama: Melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan masyarakat.

• Fungsi: Menahan laju abrasi jangka pendek guna melindungi pemukiman yang masih tersisa.

Jaminan Logistik dan Posko Kesehatan

Dalam masa tanggap darurat yang ditetapkan selama 14 hari oleh Pemkot Mataram, Gubernur menjamin sinkronisasi bantuan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota berjalan tanpa kendala.

"Untuk posko pengungsian dan dukungan logistik sepenuhnya dikelola oleh BPBD Kota Mataram. Kami dari Pemerintah Provinsi siap memberikan dukungan penuh (back-up) untuk memenuhi segala kebutuhan warga selama masa darurat ini," tegasnya.

Berdasarkan data lapangan, cuaca ekstrem dan gelombang pasang dalam beberapa hari terakhir telah merusak sejumlah infrastruktur pantai dan hunian warga di sepanjang pesisir Ampenan. Kehadiran pemerintah di lokasi diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus kepastian atas nasib warga terdampak.

Reporter: H.Bukran

Editor: Ata Priatna