Pelayanan BJB Karawang Dinilai ''Ribet'', LMP Mada Jabar Desak Gubernur Dedi Mulyadi Copot Manajemen

Wakil Ketua Laskar Merah Putih Jawa Barat

KARAWANG, MediaEkspresi.id – Kualitas pelayanan Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang kembali menjadi sorotan. Kali ini, keluhan datang dari seorang ahli waris nasabah berinisial RE, yang mengaku dipersulit saat meminta transparansi data perbankan terkait pinjaman almarhum ayahnya, ES.

Kronologi Hambatan Akses Informasi

RE mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kendala signifikan saat mencoba mengakses rincian pinjaman, termasuk sisa kewajiban, perhitungan bunga, hingga histori pembayaran. Menurut RE, proses yang seharusnya menjadi hak ahli waris tersebut justru berbelit-belit dan tidak segera ditanggapi oleh pihak bank.

Mirisnya, RE mengaku informasi tersebut baru diberikan oleh pihak BJB setelah adanya konfirmasi dan atensi dari awak media.

Kritik Keras dari Laskar Merah Putih

Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia mempertanyakan apakah kendala birokrasi ini disebabkan oleh ulah oknum atau memang kebijakan manajemen Pimpinan Cabang (Pincab) BJB Karawang yang tidak efisien.

"Seharusnya BJB, yang notabene adalah BUMD sekaligus perusahaan publik (Tbk), memberikan pelayanan prima. Sebagai bank yang dimiliki kolektif oleh pemerintah daerah di Jawa Barat dan Banten, kejadian yang menimpa RE sangat tidak relevan," ujar Andri, Selasa (28/4/2026).

Desak Gubernur Lakukan Evaluasi

Andri menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap selesai hanya karena data RE telah diberikan. Ia mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan kepemilikan 36% saham berdasarkan RUPST April 2025, untuk turun tangan.

Menurut Andri, insiden ini mencederai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan regulasi perlindungan konsumen, serta bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik yang diusung Pemerintah Provinsi saat ini.

Poin-poin tuntutan LMP Mada Jabar:

• Evaluasi Manajemen: Mendesak Gubernur meminta Direktur Utama BJB mengevaluasi jajaran manajemen BJB Cabang Karawang secara menyeluruh.

• Transparansi Layanan: Memastikan slogan "Tanda Mata Untuk Negeri" diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar seremonial.

• Audiensi Publik: LMP berencana menggelar forum audiensi dengan BJB Cabang Karawang dalam waktu dekat untuk membedah alur birokrasi yang dianggap menyulitkan masyarakat.

"Kami ingin memastikan apakah masalah ini terjadi karena oknum atau memang sistem birokrasi di Bank BUMD ini yang sengaja dibuat rumit. Pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama," pungkas Andri.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Pimpinan Cabang BJB Karawang untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut terkait keluhan nasabah tersebut.

• Pri