Paradoks Inflasi NTB: Angka Stabil, Namun Beban Pangan Kian Menghimpit Masyarakat

Muh. Zaini, S.H., M.E.

MATARAM, MediaEkspresi.id – Kondisi ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah menunjukkan fenomena paradoks yang kontradiktif. Di satu sisi, data makroekonomi menunjukkan stabilitas yang terjaga, namun di sisi lain, tekanan nyata akibat lonjakan harga pangan mulai menggerus daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.

Stabilitas Semu di Balik Angka

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di NTB sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 tercatat berada di kisaran 3% hingga 4% secara tahunan (year-on-year). Secara teoritis, angka ini masih berada dalam koridor target pemerintah dan dianggap dalam kategori aman.

Namun, realitas di pasar tradisional dan ritel berbicara lain. Komoditas pokok yang menjadi tulang punggung konsumsi rumah tangga—seperti beras, cabai, bawang merah, telur, hingga minyak goreng—justru mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Bagi masyarakat NTB, kenaikan harga ini bukan sekadar angka statistik, melainkan beban nyata yang memaksa mereka melakukan efisiensi ketat.

Dampak Langsung pada Daya Beli

Dampak dari anomali harga pangan ini dirasakan langsung oleh rumah tangga menengah ke bawah. Sebagian besar warga di Bumi Gora masih mengalokasikan lebih dari 50% pendapatan mereka hanya untuk urusan dapur.

"Kenaikan harga bahan pokok secara langsung memaksa masyarakat untuk mengurangi konsumsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas gizi yang dikonsumsi," ungkap analisis dalam laporan tersebut.

Akar Persoalan: Struktural dan Logistik

Tekanan inflasi ini setidaknya dipicu oleh dua faktor utama yang saling mengunci:

1.Tantangan Sektor Pertanian: Sebagai tulang punggung ekonomi NTB, sektor ini masih terjebak pada persoalan ketergantungan cuaca ekstrem, keterbatasan infrastruktur irigasi, dan dampak perubahan iklim yang mengganggu siklus panen.

2.Kendala Distribusi Kepulauan: Kondisi geografis NTB sebagai wilayah kepulauan memicu tingginya biaya logistik. Rantai pasok yang panjang dan struktur pasar yang belum efisien membuat petani memiliki posisi tawar yang rendah, sementara konsumen di ujung rantai harus membayar harga yang mahal.

Ancaman Kualitas Hidup Jangka Panjang

Jika terus dibiarkan, inflasi pangan ini dikhawatirkan akan memicu efek domino terhadap kualitas hidup masyarakat. Berkurangnya alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan akibat tersedotnya anggaran untuk belanja pangan berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial di NTB.

Para pengamat ekonomi menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan instrumen kebijakan moneter atau makro semata. Diperlukan langkah komprehensif yang menyentuh akar rumput, mulai dari:

• Penguatan sektor pertanian hulu.

• Perbaikan sistem distribusi antar-pulau.

• Efisiensi rantai pasok agar lebih transparan.

Langkah Strategis ke Depan

Dalam jangka pendek, intervensi pemerintah melalui operasi pasar, stabilisasi harga, dan penyaluran bantuan sosial sangat krusial untuk menjaga daya beli. Namun untuk solusi jangka panjang, NTB perlu melakukan diversifikasi ekonomi. Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi), penguatan UMKM, dan optimalisasi ekonomi kreatif menjadi kunci agar ekonomi daerah tidak melulu bergantung pada fluktuasi sektor pangan mentah.

Diharapkan dengan pendekatan yang terintegrasi, momentum pengendalian inflasi ini dapat bertransformasi menjadi penguatan ketahanan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat NTB.

Penulis: Muh. Zaini, S.H., M.E.