Anggaran Miliaran Disnaker Kabupaten Bekasi Disorot, Efektivitas Tekan Pengangguran Dipertanyakan

Ilustrasi

BEKASI, MediaEkspresi.id – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi tahun 2025 kini berada di bawah pengawasan ketat publik. Alokasi anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dinilai lebih banyak terserap untuk kegiatan bersifat administratif dan seremonial, yang diragukan efektivitasnya dalam menekan angka pengangguran secara konkret di wilayah penyangga ibu kota tersebut. Minggu, (29/3/2026).

Berdasarkan dokumen rencana kerja yang dihimpun, Disnaker mengalokasikan dana fantastis untuk berbagai program "klasik". Salah satu yang mencolok adalah program pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang menelan anggaran hingga Rp 2,3 miliar.

Meski nilainya signifikan, publik mempertanyakan output dan outcome nyata dari pelatihan tersebut. Muncul kekhawatiran apakah lulusan pelatihan tersebut benar-benar terserap oleh sektor industri atau sekadar menjadi angka formalitas dalam laporan capaian kinerja di atas kertas.

Kritik Tajam Alokasi Non-Taktis

Kritik tajam juga mengalir pada program pendukung lainnya yang dianggap kurang menyentuh akar persoalan. Beberapa di antaranya adalah:

• Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil: Rp 654 juta.

• Pengukuran Produktivitas: Rp 511 juta.

Alokasi ini dinilai kontradiktif dengan realitas Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, di mana masalah utama masyarakat lokal adalah akses masuk ke dunia kerja.

Boy Iwan, Pemerhati Anggaran dan Kebijakan Pemerintah, menegaskan kekhawatirannya terkait arah kebijakan Disnaker yang dinilai kurang progresif.

"Masyarakat tidak butuh sekadar konsultasi atau pengukuran produktivitas. Yang dibutuhkan adalah jembatan riil menuju lapangan kerja dan transparansi rekrutmen. Dengan anggaran miliaran, seharusnya Disnaker bisa lebih agresif dalam intervensi pasar kerja, bukan malah terjebak dalam rutinitas birokrasi yang hasilnya sumir," tegas Boy.

Ketimpangan Prioritas Anggaran

Boy Iwan juga menyoroti adanya ketimpangan prioritas yang sangat kontras. Program 'Pelayanan Antar Kerja', yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, justru hanya mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp 120 juta.

"Ini bukti nyata prioritas yang keliru. Program yang bersifat teoritis mendapatkan porsi besar, sementara fungsi utama mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja justru minim dukungan. Ini menunjukkan Disnaker tidak serius dalam menjalankan fungsi dasarnya," tambahnya.

Pihak Dinas Memilih Bungkam

Hingga berita ini diturunkan, Widy Muliawan, S.STP, MM Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, belum memberikan tanggapan. Saat dimintai keterangan melalui pesan singkat terkait kritik alokasi anggaran tersebut, yang bersangkutan enggan berkomentar dan memilih bungkam.

Saat ini, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Jika efisiensi anggaran tidak segera dievaluasi, dikhawatirkan miliaran rupiah uang rakyat hanya akan menguap melalui program-program yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan dan daya serap tenaga kerja lokal.

Reporter: Saimbar