Perkuat Sinergi di Bulan Suci, Puluhan LSM dan Ormas Sumsel Tegaskan Peran Penyeimbang Pemerintah

PALEMBANG, MediaEkspresi.id – Memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah sekaligus memperingati Hari LSM Sedunia, puluhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Selatan menggelar Diskusi Kebangsaan di Resto Hotel Kusuma, Palembang, Jumat (27/2/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Ramadhan dan Reformasi, Aspirasi Publik Untuk Polri yang Humanis dan Akuntabel” ini menjadi ajang konsolidasi sipil dalam memperkuat peran strategis sebagai kontrol sosial dan mitra strategis pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Menjaga Marwah dan Kondusivitas Daerah

Ketua Umum LSM GRANSI, Supriyadi, SP, dalam keterangannya menyampaikan bahwa acara ini dihadiri oleh lebih dari 50 perwakilan ormas dan LSM, khususnya dari wilayah Kota Palembang. Selain berbuka puasa bersama, diskusi ini difokuskan pada penguatan silaturahmi guna mencegah konflik antarlembaga.

“Fokus kita adalah mempererat kebersamaan dan menciptakan kondisi aman di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, selama ini hubungan antara LSM, ormas, maupun wartawan di sini sangat harmonis tanpa bentrokan,” ujar Supriyadi.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi. “Jadilah LSM dan ormas yang bermartabat. Kami siap mendukung Polri dalam menjaga kamtibmas, namun kami juga mendorong agar institusi Polri semakin humanis dan akuntabel dalam menyerap aspirasi publik,” tegasnya.

Fungsi Kontrol Sosial dan Penyeimbang

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Koordinator Daerah (DKD) Garda Prabowo Sumatera Selatan, Hardiansyah Bana, S.H., M.B.A. (Bana Djuni), menegaskan bahwa keberadaan ormas adalah bagian integral dari sistem demokrasi sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah.

“Garda Prabowo lahir dari gagasan Bapak Prabowo Subianto. Kami berkomitmen mengawal program-program beliau sebagai Presiden RI, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dan siap bersinergi dengan elemen masyarakat manapun demi kepentingan rakyat,” jelas Bana.

Dari sisi akademisi, Dr. Ade Indra Chaniago memaparkan bahwa ormas dan LSM memiliki posisi krusial sebagai pressure group (kelompok penekan) di tengah ketiadaan oposisi formal yang kuat. Ia merujuk pada pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membutuhkan pengawasan masyarakat sipil agar fungsi pemerintahan berjalan optimal.

Harapan pada Komunikasi Pemerintah

Meski berlangsung khidmat, Supriyadi menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Palembang dalam forum strategis tersebut. Ia berharap ke depan, komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga masyarakat sipil dapat ditingkatkan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB), Kgs Sofyan, M.Pd, menambahkan bahwa peran LSM di negara maju telah menjadi pilar pengawasan kebijakan yang sangat efektif. “PMPB ingin kembali berkontribusi aktif memastikan Palembang menjadi kota yang aman dan makmur melalui fungsi pengawasan yang konstruktif,” tuturnya.

Deklarasi Damai Sumsel

Acara diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Damai oleh seluruh perwakilan ormas dan LSM yang hadir. Deklarasi ini memuat komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumatera Selatan, khususnya selama pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadhan.

Sinergi ini diharapkan menjadi sinyal positif bahwa kekuatan masyarakat sipil di Sumatera Selatan tetap solid dalam mengawal reformasi sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusivitas daerah.

Reporter: S.Nasution