Perkuat Sinergi, BNN dan Kementerian Hukum Matangkan Kolaborasi Strategis Melalui Posbankum

JAKARTA, MediaEkspresi.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi mematangkan rencana kolaborasi strategis guna memperkuat jangkauan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Langkah ini difokuskan pada optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Persiapan kolaborasi ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, bersama Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Tantan Sulistyana, di Ruang Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (18/2).

Transformasi Posbankum Menjadi Fasilitator P4GN

Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan P4GN ke dalam jaringan Posbankum yang mencakup sekitar 83.000 desa dan kelurahan. Sestama BNN RI, Tantan Sulistyana, menegaskan bahwa luasnya jaringan Posbankum merupakan instrumen vital untuk menyentuh lapisan masyarakat paling bawah (akar rumput).

"Posbankum memiliki jejaring yang sangat luas. Jika disinergikan dengan program P4GN, maka upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika akan semakin masif dan menyentuh langsung masyarakat," ujar Tantan.

Nantinya, para penggerak Posbankum—termasuk paralegal dan peacemaker—akan diberdayakan sebagai Fasilitator P4GN di wilayah masing-masing. Peran mereka meliputi:

• Penyediaan informasi layanan rehabilitasi.

• Edukasi mengenai bahaya narkotika.

• Fasilitasi pelaksanaan tes urine.

• Advokasi dan konsultasi hukum terkait permasalahan narkotika.

• Landasan Hukum dan Implementasi Berkelanjutan

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyambut positif inisiatif ini. Ia menekankan bahwa sinergi ini harus memiliki dasar hukum yang kuat agar operasional di lapangan dapat berjalan sistematis. Kedua instansi sepakat untuk merampungkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam kurun waktu satu bulan ke depan.

"Kita perlu memastikan kolaborasi ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui PKS agar implementasinya di daerah dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan," tegas Nico Afinta.

Mendukung Visi Asta Cita

Sinergi ini juga dipandang sebagai langkah konkret dalam mewujudkan visi Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun ekosistem hukum yang bersih dari peredaran narkotika melalui pendekatan humanis.

Selain penguatan Posbankum, pertemuan ini juga membahas persiapan peresmian Super App layanan terintegrasi dan peluncuran resmi Fasilitator P4GN yang dijadwalkan berlangsung pada April mendatang.

Melalui kolaborasi ini, BNN dan Kementerian Hukum optimis dapat membangun benteng perlindungan masyarakat yang lebih kokoh serta meningkatkan kapasitas aparatur hukum di tingkat desa dalam menghadapi ancaman narkotika secara berkelanjutan.

Red