Diduga Fiktif, Alokasi Anggaran BUMDes Panca Karya Ratusan Juta Rupiah Dipertanyakan Warga

Ilustrasi

KARAWANG, MediaEkspresi.id – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panca Karya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, kini tengah menjadi sorotan tajam dari masyarakat setempat. Pasalnya, muncul dugaan kuat adanya kegiatan operasional dan laporan keuangan yang tidak nyata alias fiktif pada tahun anggaran 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2025 Desa Panca Karya menerima kucuran Dana Desa sebesar Rp932.873.000. Dari total anggaran tersebut, pemerintah desa mengalokasikan penyertaan modal untuk BUMDes senilai Rp186.574.000. Namun, besarnya nominal modal tersebut justru memicu tanda tanya besar di kalangan warga lantaran sejumlah pos pengeluaran dinilai tidak memiliki bukti fisik yang jelas di lapangan.

Kejelasan Sewa Lahan dan Aliran Hasil Panen Dipertanyakan

Salah satu poin krusial yang menjadi pemantik mosi tidak percaya warga adalah laporan mengenai sewa lahan sawah seluas 3 hektare. Dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes, tercatat biaya sewa satu musim mencapai Rp12.000.000, atau setara dengan Rp24.000.000 per hektare dalam satu tahun.

Tokoh masyarakat setempat, Zaenal M. Laiyan, S.H., mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukannya bersama warga, transaksi sewa lahan tersebut disinyalir fiktif karena keberadaan fisik lahan yang dimaksud tidak pernah jelas.

“Berdasarkan pengecekan kami di lapangan, data sewa lahan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Kami juga sudah berupaya meminta penjelasan dan klarifikasi kepada pihak pengelola BUMDes, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan,” ujar Zaenal kepada awak media.

Selain masalah keabsahan lahan, warga juga mempertanyakan transparansi pengelolaan hasil panen. Muncul dugaan dari masyarakat bahwa seluruh keuntungan dari hasil panen komoditas di lahan tersebut dibawa sepenuhnya oleh Kepala Desa, sehingga tidak memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun kas BUMDes itu sendiri.

Aroma Nepotisme di Tubuh Kepengurusan

Kecurigaan publik semakin diperkuat oleh struktur kepengurusan lembaga desa tersebut. Diketahui, jabatan Direktur BUMDes Panca Karya saat ini dipegang oleh adik kandung dari Kepala Desa aktif. Kondisi ini dinilai sarat akan konflik kepentingan (conflict of interest) dan potensi nepotisme, yang berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan internal.

“Bagaimana mekanisme pengawasan bisa berjalan objektif jika yang mengelola anggaran adalah saudara kandung sendiri? Ini jelas memicu indikasi tata kelola yang tidak beres,” tegas Zaenal.

Agenda Klarifikasi Tertunda

Upaya penyelesaian dan penyerapan aspirasi sejatinya dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Jumat (29/05/2026), melalui agenda pertemuan bersama antara pihak pengurus BUMDes Panca Karya dan pihak Pemerintah Kecamatan Tempuran. Namun, pertemuan tersebut terpaksa tertunda. Berdasarkan informasi yang diterima, Direktur BUMDes tidak dapat hadir karena dilaporkan sedang masuk kerja di Rumah Sakit Dewi Sri.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih mendesak adanya transparansi penuh mengenai sisa modal awal sebesar Rp186 juta lebih yang belum dilaporkan secara rinci kepada publik. Warga berharap jajaran aparat penegak hukum dan instansi terkait (Inspektorat) dapat segera turun tangan guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini demi menegakkan akuntabilitas keuangan desa.

Hingga berita ini dipublikasikan, media masih berupaya menghubungi Kepala Desa Panca Karya dan Direktur BUMDes terkait guna mendapatkan ruang klarifikasi dan hak jawab berimbang.

• Pri