Pemuda Sukamurni Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Tanah Kas Desa ke Kejari Bekasi

BEKASI, MediaEkspresi.id — Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, kembali mencuat. Perwakilan pemuda setempat resmi melaporkan ulang kasus ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menyusul penanganan perkara sebelumnya yang dinilai mangkrak.

Sebelumnya, permasalahan tata kelola TKD Desa Sukamurni telah beberapa kali dilaporkan ke Kejari Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2020 lalu, kasus ini bahkan sempat masuk tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Kabupaten Bekasi Nomor: Prin-3407/M.231/Fd.1/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, jo. Nomor: Prin-128/M.231/Fd.1/01/2021 tertanggal 13 Januari 2021.

Namun, hingga kini masyarakat Desa Sukamurni menilai penanganan perkara tersebut berjalan lambat dan terkesan mogok di tengah jalan tanpa kejelasan hukum yang pasti.

Diduga Tanpa Dasar Hukum dan Tanpa Perdes

Didorong oleh minimnya transparansi, perwakilan pemuda Desa Sukamurni, Habibi, mendatangi kembali kantor Kejari Kabupaten Bekasi untuk melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan aset desa yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan berita acara hasil audiensi antara masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemerintah Desa Sukamurni pada 8 Oktober 2026, luas TKD di desa tersebut mencapai kurang lebih 16 hektare. Seluruhnya merupakan lahan sawah produktif.

Kendati demikian, dalam audiensi tersebut pihak BPD dan Pemdes Sukamurni secara terbuka menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan lahan TKD tersebut tidak memiliki Peraturan Desa (Perdes).

Potensi Kerugian Negara dari Hasil Sewa Lahan

Habibi memaparkan, dengan luas lahan mencapai 16 hektare, potensi pendapatan dari sewa tanah sangatlah besar. Harga sewa rata-rata berkisar antara Rp5 juta hingga Rp6 juta per hektare untuk satu musim tanam. Mengingat dalam setahun terdapat dua musim tanam, nilai perputaran uang dari aset tersebut menjadi sangat signifikan.

"Saya menduga keuangan hasil sewa tersebut jadi bancakan kepala desa dan para perangkat," ujar Habibi saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2026).

Padahal, mekanisme pengelolaan sewa lahan Tanah Kas Desa diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang seharusnya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Perdes setempat.

Warga Menuntut Transpansi dan Tindak Lanjut Hukum

Dalam laporan sekundernya ini, Habibi mendesak Kejari Kabupaten Bekasi agar bersikap tanggap dan segera membuka kembali memori penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan aset desa di Desa Sukamurni untuk tahun anggaran 2018 hingga 2026.

Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti Surat Perintah Penyidikan yang sempat diterbitkan pada tahun 2020 silam.

Lebih lanjut, ia menyayangkan bahwa pengelolaan lahan tersebut justru dikuasakan kepada pihak-pihak tertentu dengan cara sewa, sementara warga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sama sekali tidak pernah merasakan manfaat ataupun hasil dari pemanfaatan TKD tersebut.

"Tindakan ini sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, salah satunya melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, TKD itu kan sumber Pendapatan Asli Desa yang sangat potensial," pungkasnya.

Pemerintah Desa Belum Memberikan Tanggapan

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Pemerintah Desa Sukamurni belum dapat dikonfirmasi terkait tudingan dugaan korupsi dan ketiadaan Perdes dalam pengelolaan aset tersebut.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan hak jawab, tanggapan, dan klarifikasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Reporter: Saimbar