Sorot Pengabaian K3 dan Penumpukan Semen, DPC AWPI Purwakarta Desak Evaluasi Proyek Rehab Diorama

PURWAKARTA, MediaEkspresi.id — Pelaksanaan proyek rehabilitasi Gedung Diorama Nusantara dan Diorama Kabupaten Purwakarta mendadak jadi sorotan tajam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Purwakarta. Proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 ini dinilai mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pengelolaan material di lapangan.

Berdasarkan papan informasi proyek, paket pekerjaan tersebut menyerap anggaran sebesar Rp1.884.668.163,- dengan waktu pelaksanaan 80 hari kalender di bawah pelaksana CV Srikandi Pilar Wangsa. Proyek bernilai miliaran rupiah ini berlokasi di Jalan K.K. Singawinata, Kelurahan Negrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta (Nomor Kontrak: 005/SP/Rehab Diorama/Disaripus/X/2026).

Pekerja Tanpa APD dan Semen Menumpuk di Luar Gedung

Ketua DPC AWPI Kabupaten Purwakarta, Ramaldi, mengungkapkan hasil pemantauan langsung timnya di lokasi proyek pada Kamis (5/11/2026). Ia menemukan sejumlah pekerja melakukan aktivitas konstruksi tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan (safety helmet), sepatu bot K3, maupun sarung tangan. Bahkan, beberapa pekerja didapati hanya mengenakan alas kaki seadanya berupa sandal jepit.

Selain masalah K3, AWPI Purwakarta juga memantau penanganan material bangunan di lokasi kegiatan, di mana material semen tampak hanya ditumpuk di depan gedung tanpa adanya gudang material khusus.

"Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, fasilitas sementara seperti gudang material maupun bedeng kerja merupakan bagian dari kebutuhan proyek yang disesuaikan dengan kontrak dan teknis di lapangan," ujar Ramaldi.

Dugaan Pelanggaran Regulasi Keselamatan Kerja

Kondisi di lapangan tersebut dinilai berpotensi melanggar sejumlah regulasi perlindungan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia. Ramaldi merinci beberapa aturan dasar yang diduga kuat diabaikan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Besarnya nilai anggaran APBD yang dialokasikan memicu pertanyaan terkait komitmen kontraktor pelaksana dalam menjamin keselamatan para pekerja. Ramaldi menegaskan bahwa penarikan anggaran publik mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai perencanaan anggaran, spesifikasi teknis, serta tata kelola keuangan negara yang transparan dan tertib.

Ancaman Sanksi Bagi Penyedia Jasa

AWPI Purwakarta mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap penerapan K3 pada pekerjaan konstruksi memiliki konsekuensi hukum dan sanksi tegas bagi penyedia jasa, di antaranya:

• Sanksi Administratif: Mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara pekerjaan, hingga pemutusan hubungan kerja/kontrak.

• Sanksi Finansial: Denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak per hari hingga pencairan jaminan pelaksanaan.

• Sanksi Blacklist: Masuk ke dalam daftar hitam LPSE serta larangan mengikuti tender proyek pemerintah selama 1 hingga 2 tahun.

• Sanksi Pidana: Sesuai Pasal 183 UU Jasa Konstruksi dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatalitas, di samping kewajiban ganti rugi kepada korban atau keluarga korban.

AWPI Desak DISARIPUS Turun Tangan

Melihat adanya dugaan pembiaran atas risiko keselamatan kerja serta ketidaktersediaan fasilitas penampungan semen yang memadai, AWPI mendesak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISARIPUS) Kabupaten Purwakarta selaku instansi penanggung jawab untuk segera mengambil tindakan tegas.

"Kami mendesak DISARIPUS Kabupaten Purwakarta untuk segera melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kontraktor pelaksana agar insiden yang tidak diinginkan dapat dihindari," tegas Ramaldi.

Belum Ada Konfirmasi Resmi

Hingga berita ini ditayangkan, upaya untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak pelaksana proyek masih menemui kendala. Pihak kontraktor pelaksana CV Srikandi Pilar Wangsa maupun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISARIPUS) Kabupaten Purwakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pengabaian K3 dan penumpukan material semen di lokasi proyek tersebut.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab, klarifikasi sesuai undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Reporter: As/Tim