Kekecewaan Warga Cilamaya Wetan Memuncak, Camat “Laporkan” Pertamina Gas ke Ombudsman

Camat Cilamaya Wetan, H. Nurhasan, S.IP., M.AP

KARAWANG, MediaEkspresi.id — Penyelenggaraan Multi Stakeholder Forum (MSF) WASH Karawang di Swiss-Belinn Karawang pada Selasa (3/11/2026) diwarnai oleh kritik terbuka dan pengakuan tajam dari Camat Cilamaya Wetan, H. Nurhasan, S.IP., M.AP., Di hadapan perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Maulana, serta peserta forum lintas sektor, pihak kecamatan melayangkan aduan resmi terkait minimnya kepedulian serta kontribusi sosial PT Pertamina Gas (Pertagas) terhadap masyarakat di wilayah operasionalnya.

Dinilai Minim Kepedulian Sosial, Kontribusi Pertagas Dipertanyakan

Dalam forum tersebut, Camat Cilamaya Wetan mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka kepada Ombudsman. Ia menilai keberadaan korporasi energi yang telah beroperasi cukup lama di wilayahnya tersebut belum memberikan dampak nyata atau manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga setempat.

Sebagai ilustrasi minimnya kepekaan sosial perusahaan, ia membeberkan pengalaman empiris saat pihak kecamatan mengajukan permohonan dukungan kegiatan kenegaraan di tingkat lokal.

"Pertamina Gas itu saya bilang tadi, untuk minta proposal supaya memberikan sumbangan kegiatan HUT RI saja kemarin itu enggak ngasih sama sekali, padahal proposal saya kirim langsung," ungkap Nurhasan.

Perbandingan Kontras dengan Perusahaan Swasta Lain

Kondisi tersebut dinilai sangat kontras jika dibandingkan dengan perusahaan swasta baru yang beroperasi di wilayah yang sama, yakni PT Jawa Satu Power (JSP). Menurut pihak kecamatan, JSP jauh lebih komunikatif dan sigap menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) bagi desa-desa penyangga.

Beberapa wilayah yang selama ini merasakan kehadiran program sosial tersebut meliputi Desa Cilamaya, Desa Mekarmaya, hingga Desa Muara.

Tuntut Hak Normatif, Bukan Permintaan di Luar Kewajaran

Pihak kecamatan menegaskan bahwa masyarakat Cilamaya Wetan tidak pernah meminta hal-hal di luar batas kewajaran. Tuntutan yang dilayangkan murni berupa pemenuhan bentuk kepedulian yang menjadi kewajiban normatif perusahaan terhadap warga pribumi di sekitar daerah operasional.

Ia bahkan menyebutkan bahwa akumulasi kekecewaan warga yang telah menahun sempat memicu respons frontal hingga lontaran gertakan keras di tingkat akar rumput.

Lantaran geram dengan rendahnya kepekaan sosial perusahaan di tengah situasi efisiensi anggaran pemerintah daerah serta penurunan Dana Desa saat ini, ia sempat terpikir untuk menutup akses jalan agar persoalan tersebut mendapat perhatian luas publik.

"Apa perlu nih jalan saya dan warga tutup biar nanti heboh jadi viral, gitu? Nanti kan ditanya, 'Kenapa sih sampai berbuat seperti itu?' Ya, kita tinggal jawab saja, salah sendiri perusahaan tidak punya kepekaan sosial," ujar Nurhasan.

"Kita ini satu bangsa, sama-sama masyarakat Indonesia. Tolong dong peduli, karena CSR itu kewajiban mereka. Saya tidak minta kekayaan mereka, tapi saya minta kewajiban mereka terhadap kami warga masyarakat," tegasnya menambahkan.

Urgensi Optimalisasi CSR dalam Forum Lintas Sektor

Persoalan optimalisasi dana CSR dari sektor swasta, BUMN, maupun BUMD menjadi salah satu poin krusial yang diangkat dan dibedah secara mendalam dalam forum MSF WASH Karawang.

Forum strategis ini diinisiasi oleh Koalisi Prima WASH, Forum CSO WASH Karawang, dan Perkumpulan Inisiatif. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang, unsur DPRD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga vertikal termasuk Ombudsman RI Perwakilan Jabar, kalangan akademisi, pihak swasta, hingga unsur media massa.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut bertujuan untuk mendorong kolaborasi konkret dalam penyelesaian masalah mendasar terkait air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak manajemen PT Pertamina Gas terkait tudingan tersebut. Di sisi lain, warga berharap kekecewaan ini bukan sekadar diucapkan, namun benar-benar didengar dan ditindaklanjuti dengan perubahan sikap yang nyata.*