Pengelolaan Pasar Hewan Masbagik Disorot Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur

LOMBOK TIMUR, MediaEkspresi.id — Tata kelola Pasar Hewan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, memicu sorotan publik. Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terkait transparansi retribusi, kelayakan fasilitas publik, kebersihan lingkungan, hingga kejelasan penggunaan program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di kawasan tersebut.

Koordinator Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur, Muhammad Mahsar, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan menyangkut transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akuntabilitas penggunaan APBD.

"Kami meminta transparansi dan pembuktian melalui dokumen, bukan sekadar penjelasan lisan. Jika seluruh mekanisme retribusi sudah berjalan sesuai aturan, pemerintah tentu dapat menunjukkan datanya secara terbuka," ujar Mahsar kepada wartawan.

Desak Audit Retribusi dan Transparansi PAD

Mahsar menyoroti perlunya pencocokan data komprehensif antara jumlah ternak yang masuk, karcis yang diterbitkan, hingga realisasi penerimaan yang disetorkan ke kas daerah. Pihaknya mendesak Pemkab Lombok Timur membuka rincian data penerimaan harian serta bukti penyetoran retribusi untuk membuktikan ada atau tidaknya selisih anggaran.

Meski belum mengklaim terjadi kebocoran, ia menegaskan selisih antara potensi penerimaan dan realisasi wajib dijelaskan secara akuntabel melalui audit resmi.

Fasilitas Rusak dan Sampah Menumpuk

Selain persoalan retribusi, aliansi menghimpun berbagai keluhan dari pedagang dan pengunjung pasar. Fasilitas umum seperti mushalla dinilai kurang terawat, toilet tidak berfungsi, minim tempat tambatan sapi, hingga kondisi pasar yang becek dan berlumpur saat musim hujan akibat buruknya saluran drainase.

Masalah penumpukan sampah juga menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan di pusat perdagangan ternak tersebut. Aliansi meminta kejelasan alokasi anggaran pemeliharaan serta efektivitas penanganan sampah oleh petugas kebersihan.

Kritik Transparansi Program Pokir DPRD

Dalam kesempatan yang sama, Mahsar turut menyoroti sejumlah program yang bersumber dari Pokir anggota DPRD Lombok Timur di lokasi pasar. Ia menekankan bahwa usulan Pokir harus murni didasari kebutuhan masyarakat dan masuk dalam mekanisme perencanaan daerah, bukan diklaim sebagai program pribadi.

"Pokir bukan persoalan siapa pemilik programnya. Yang utama adalah apakah usulan tersebut benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, memiliki penerima manfaat yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Mendorong Evaluasi dan Tindak Lanjut Hukum

Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur menyatakan siap mengawal kasus ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan kesalahan administratif, Pemkab Lombok Timur diharapkan segera melalukan perbaikan. Namun, jika terindikasi adanya kerugian keuangan daerah, aliansi mendesak aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum untuk turun tangan.

Melalui dorongan ini, aliansi berharap Pasar Hewan Masbagik dapat dikelola secara tertib, akuntabel, dan memberikan kontribusi optimal bagi PAD Kabupaten Lombok Timur.

Reporter: Sanusi