Renovasi Gedung di Tengah Jalan Rusak, Kepekaan DPRD Lombok Timur Dipertanyakan

LOMBOK TIMUR, MediaEkspresi.id – Rencana pembaruan interior gedung DPRD Kabupaten Lombok Timur menuai sorotan tajam. Kebijakan tersebut dinilai kontras dengan realitas infrastruktur di lapangan, di mana ribuan warga masih harus bertaruh keselamatan melintasi akses jalan rusak yang menghambat roda perekonomian daerah.

Sorotan keras salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (HIMMAH NWDI) Lombok Timur. Mereka menilai kebijakan pimpinan legislatif tersebut mencerminkan ketidakpekaan terhadap skala prioritas kebutuhan riil masyarakat.

Infrastruktur Vital Terbengkalai Bertahun-tahun

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kerusakan jalan di sejumlah titik krusial—seperti di Kecamatan Wanasaba, Pengadangan, dan Pringgasela—sudah menjadi keluhan menahun warga. Permukaan aspal yang mengelupas, lubang sedalam puluhan sentimeter, hingga akses antardesa yang nyaris putus menjadi pemandangan sehari-hari yang belum mendapat penanganan konkret dari pemerintah maupun pengawalan ketat dari pihak legislatif.

Padahal, bagi masyarakat setempat, jalur-jalur tersebut merupakan urat nadi sektor ekonomi, pendidikan, hingga akses darurat pelayanan kesehatan. Di sisi lain, sebagian besar anggota DPRD yang duduk di kursi parlemen saat ini merupakan representasi atau wakil rakyat dari daerah-daerah pemilihan (dapil) yang terdampak kerusakan jalan tersebut.

Ketua DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur, Muzan, mengkritik keras adanya kesenjangan prioritas ini.

“Ketika jalan-jalan di daerah pemilihan mereka sendiri masih berlubang dan usulan masyarakat terkait perbaikan jalan terus disampaikan namun belum ada tindak lanjut, sementara yang disiapkan justru pemolesan gedung dewan, maka wajar jika publik bertanya: kepada siapa sebenarnya mereka memberikan perhatian dan mewakili kepentingan?” ujar Muzan kepada Mediaekspresi.id.

Tudingan Krisis Kepekaan dan Desakan Pengalihan Anggaran

HIMMAH NWDI Lombok Timur menilai polemik ini bukan sekadar perbedaan teknis dalam kebijakan anggaran, melainkan indikasi mundurnya empati para wakil rakyat terhadap penderitaan konstituennya. Rencana mempercantik ruang kerja dinilai lebih mendahului kenyamanan birokrasi dibanding keselamatan warga di jalan raya.

“Kami berpendapat bahwa rencana ini diduga menempatkan kenyamanan dan penampilan gedung di atas kesulitan yang dirasakan masyarakat. Jalan yang rusak diketahui menghambat akses pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan kesehatan. Hal ini diduga bukan sekadar salah prioritas, namun juga bentuk kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar warga,” lanjut Muzan.

Menyikapi hal tersebut, DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur melayangkan tuntutan resmi yang mendesak:

1. Ketua DPRD Lombok Timur segera meninjau ulang dan membatalkan rencana pembaruan interior gedung dewan.

2. Seluruh Fraksi DPRD Lombok Timur mengambil sikap tegas berpihak pada rakyat dengan mengalihkan fokus anggaran untuk percepatan perbaikan jalan pada pembahasan APBD.

Ancaman Aksi Massa jika Tuntutan Diabaikan

Persoalan ini kini menggelinding menjadi ujian moral bagi lembaga legislatif Lombok Timur terkait komitmen dan arah keberpihakan mandat rakyat. Publik kini menunggu apakah anggaran akan tetap mengalir untuk estetika gedung atau dialihkan demi keselamatan pengguna jalan.

Sebagai langkah represif, Muzan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika aspirasi ini diabaikan oleh para pemangku kebijakan. Jika proyek interior gedung tetap dipaksakan berjalan tanpa adanya kepastian perbaikan jalan rusak, DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur mengisyaratkan akan segera mengonsolidasikan gerakan dan menggalang dukungan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa mendesak Ketua DPRD Lombok Timur.

Reporter: Sanusi