Muda Mandalika Desak KPK Bongkar Sindikat ‘Begal’ KIP Kuliah di NTB

MATARAM, MediaEkspresi.id – Ketua Muda Mandalika, Kadir Djailani, menyatakan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kadir mendesak lembaga antirasuah tersebut tidak sekadar memberikan atensi, tetapi berani membongkar aktor intelektual di balik pemotongan beasiswa tersebut.

Kadir mengungkapkan bahwa praktik pungutan liar dan pemotongan bantuan mahasiswa di wilayah NTB, khususnya Pulau Lombok, sudah menjadi rahasia umum. Ia menyebut fenomena ini sebagai "korupsi gaya baru" yang sangat terorganisir.

"Ini bukan isapan jempol. Di NTB, menyunat bantuan mahasiswa sudah dianggap lumrah dengan dalih setoran ke atasan. Karena KIP-K adalah Program Prioritas Nasional, kami berharap KPK serius mendalami isu ini. Jangan hanya 'omon-omon'," tegas Kadir saat memberikan keterangan pers, Jumat (08/05).

Pola 'Kartel' dan Keterlibatan Oknum

Menurut Kadir, sindikat ini bekerja dengan pola yang rapi layaknya kartel. Modus operandi yang digunakan meliputi perjanjian persentase di awal hingga penagihan langsung sesaat setelah dana masuk ke rekening mahasiswa penerima.

Ia meyakini bahwa oknum-oknum di tingkat lapangan atau kampus hanyalah operator dari kekuatan yang lebih besar. "Mereka yang di kampus atau yang menerima setoran itu hanya pesuruh. KPK harus mampu melihat pola ini sebagai sebuah jaringan," imbuhnya.

Sentil Keterlibatan Oknum Legislator

Lebih jauh, Kadir secara berani menyentil adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB yang membidangi sektor terkait. Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, ia meyakini publik sudah memahami siapa pihak yang dimaksud.

"Tidak perlu disembunyikan lagi bahwa ada keterlibatan anggota DPR RI Dapil NTB yang membidangi komisi tersebut. Sekarang tinggal keberanian KPK untuk meminta pertanggungjawaban berdasarkan informasi masyarakat," kata Kadir.

Dampak Sosial dan Ancaman Mahasiswa

Kadir menyayangkan normalisasi praktik pungli ini, mengingat sasaran bantuan KIP-K adalah mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Ia menyebut tindakan para oknum tersebut sebagai tindakan yang zalim.

Selama ini, banyak mahasiswa yang enggan bersuara (speak up) karena adanya tekanan dan ancaman pemutusan bantuan. Ia pun berharap KPK bisa meringkus "otak" di balik sindikat ini, bukan sekadar pelaku di tingkat bawah.

"Ini terang-terangan mereka menawarkan bantuan dengan perjanjian potongan sekian persen. Terlebih, seringkali yang mendapat bantuan bukanlah mereka yang benar-benar berhak. Ini zalimnya dobel," pungkasnya.

Reporter: Sanusi