Tidak Ada Otoritas Mantan Kabid Kebersihan DLH Karawang Kendalikan Anggaran, Andri Pertanyakan TAPD Dan Banggar

KARAWANG, MediaEkspresi.id – Kondisi armada kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang kini tengah menjadi sorotan tajam. Minimnya anggaran pemeliharaan untuk perbaikan bak truk pengangkut sampah diduga menjadi pemicu utama tidak optimalnya penanganan limbah rumah tangga di wilayah tersebut.

Keluhan ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan DLH Karawang, Willyanto Salmon. Ia mengaku heran lantaran sektor kebersihan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru tidak menjadi skala prioritas di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penurunan Anggaran yang Drastis

Menanggapi hal tersebut, pemerhati kebijakan publik, Andri Kurniawan, menyatakan keprihatinannya. Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi anggaran pemeliharaan armada sampah di Karawang terus mengalami penyusutan signifikan setiap tahunnya.

"Bisa kita bayangkan, anggaran pemeliharaan merosot tajam dari Rp 4,86 miliar pada tahun 2024, menjadi Rp 3,17 miliar di tahun 2025. Lebih ironisnya lagi, pada tahun 2026 ini, alokasi untuk perbaikan bak truk hanya tersisa Rp 335,7 juta untuk menangani puluhan armada di seluruh kabupaten," ungkap Andri, Rabu (29/4/2026).

Andri menilai angka Rp 335,7 juta sangat tidak logis untuk mencakup wilayah Karawang yang luas dengan populasi penduduk yang padat. Menurutnya, mustahil permasalahan sampah dapat teratasi dengan dukungan finansial yang sangat minim untuk perbaikan alat angkut.

Menepis Stigma Negatif Internal

Lebih lanjut, Andri juga menyoroti adanya isu di internal yang menyebut bahwa penurunan anggaran ini merupakan dampak dari rumusan rancangan oleh pejabat Kabid Kebersihan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa persepsi tersebut keliru dan perlu diluruskan.

"Pemahaman itu bisa menjadi stigma negatif. Seorang Kabid tidak memiliki otoritas penuh atas anggaran. Penentu APBD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD," tegasnya.

Ia justru mempertanyakan kepekaan para legislatif di Banggar DPRD Karawang dalam mengawal kebijakan anggaran operasional kebersihan. Menurutnya, meskipun saat ini kondisi fiskal daerah sedang mengalami efisiensi, skala prioritas untuk kebutuhan dasar masyarakat harus tetap dijaga.

Solusi dan Langkah Strategis

Guna memutus polemik ini, Andri menyarankan agar internal DLH Karawang berhenti saling menyalahkan dan mulai fokus pada solusi konkret. Ia mendorong adanya upaya lobi dan perjuangan politik anggaran untuk mendapatkan tambahan dana.

Beberapa poin saran yang ditekankan antara lain:

• Pergeseran Anggaran: Melakukan audit internal untuk melihat celah pergeseran anggaran yang memungkinkan dalam waktu dekat.

• Pengajuan di APBD Perubahan: Memperjuangkan penambahan alokasi pada pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau Perubahan Tahun Anggaran 2026.

• Fokus Operasional: Memastikan unit yang ada tetap berjalan seoptimal mungkin sembari menunggu ketersediaan dana perbaikan.

"Harapannya, pemerintah dan DPRD bisa melihat ini sebagai urgensi. Masalah sampah bukan sekadar estetika, tapi berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan warga Karawang secara luas," pungkasnya.

• Pri