Tuntut Transparansi, Diskusi Pemilihan BPD Pantai Sederhana Berlangsung Tegang
BEKASI, MediaEkspresi.id – Proses demokrasi di tingkat desa yang seharusnya menjadi ajang penyaluran aspirasi warga justru diwarnai ketegangan. Audiensi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (28/3/2026), berlangsung alot akibat dugaan kurangnya transparansi dari pihak penyelenggara.
Ketegangan bermula saat warga menilai proses pembentukan BPD terkesan tertutup dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Diskusi yang melibatkan perwakilan warga dan perangkat desa tersebut berlangsung panas selama lebih dari tiga jam.
Warga Tolak Sistem Penunjukan Tokoh
Suheru (50), ketua perwakilan warga, dengan nada tegas menyuarakan penolakan terhadap sistem perwakilan tokoh desa dalam pemilihan anggota BPD. Ia mendesak agar pemilihan dilakukan secara langsung untuk memastikan suara mayoritas masyarakat terakomodasi.
"Panitia bubar saja kalau tidak ada transparansi. Seharusnya anggota BPD sebagai wakil masyarakat mampu menampung aspirasi rakyatnya secara murni," ujar Suheru di sela-sela audiensi.
Warga menganggap sistem pemilihan langsung per Kepala Keluarga (KK) adalah solusi mutlak untuk menghindari adanya kepentingan sepihak dan menjamin integritas lembaga BPD di masa jabatan 2026 ini.
Respons Pemerintah Desa
Menanggapi tuntutan yang memanas, Kepala Desa Pantai Sederhana, Harun Zein, menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Ia menegaskan akan mengikuti regulasi dan kesepakatan yang nantinya diputuskan di tingkat kecamatan.
"Saya menunggu hasil kesepakatan dari pihak kecamatan, dan prosedur ini harus diselaraskan dengan desa-desa lainnya," kata Harun Zein singkat.
Kesepakatan Akhir
Setelah melalui debat panjang, audiensi tersebut akhirnya menghasilkan berita acara resmi. Poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah mencatat tuntutan warga yang meminta pemilihan anggota BPD dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara langsung per KK.
Meskipun sempat diwarnai adu argumen, situasi di lokasi terpantau tetap kondusif, aman, dan terkendali hingga rapat dibubarkan. Gerakan warga ini menunjukkan tingginya kesadaran politik masyarakat di tingkat lokal dalam mengawal proses demokrasi agar tetap jujur dan transparan.
Reporter: Saimbar
.jpg)
Posting Komentar