Serahkan LKPD 2025, Pemkab OKI Bidik WTP ke-15 Kalinya

PALEMBANG, MediaEkspresi.id – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas tata kelola keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan, Senin (31/3).

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati OKI, Supriyanto, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, Palembang. Langkah ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran negara secara transparan.

Menjaga Tradisi Akuntabilitas

Kegiatan ini merupakan fase krusial sebelum memasuki proses audit mendalam oleh BPK. Tujuannya adalah untuk menilai kewajaran laporan keuangan serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menegaskan bahwa kepatuhan dalam menyampaikan LKPD tepat waktu adalah indikator utama kesehatan birokrasi dan komitmen terhadap tata kelola yang baik.

"Penyerahan LKPD ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab nyata kami kepada masyarakat dalam mengelola keuangan daerah secara transparan," ujar Supriyanto.

Ia optimistis bahwa sinergi antar perangkat daerah dalam menyusun laporan yang berkualitas akan membuahkan hasil maksimal. "Kami berharap kualitas laporan tahun ini semakin meningkat sehingga Kabupaten OKI dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya," tambahnya.

Apresiasi dari BPK RI

Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan II BPK RI Perwakilan Sumsel, Cendy Avrian, S.E., M.Sc., CFE, CertDA, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten OKI, yang telah disiplin menyampaikan laporan tepat waktu.

“Ketepatan waktu penyampaian LKPD mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Hal ini sangat mendukung kelancaran proses pemeriksaan lapangan yang akan kami lakukan,” ungkap Cendy.

Cendy juga memastikan bahwa tim auditor akan bekerja secara profesional, independen, dan objektif sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Hasil audit nantinya diharapkan menjadi kompas bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif.

Reporter: Sihabbudin