Program MBG di SDN Selebung Disorot: Antara Kualitas Gizi dan Dugaan Tata Kelola Anggaran

LOMBOK TENGAH, MediaEkspresi.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, kini tengah menjadi sorotan tajam. Program yang seharusnya menjamin asupan nutrisi siswa tersebut justru menuai polemik terkait standar kualitas makanan yang disajikan.

Pertanyaan Mengenai Peran Ahli Gizi

Munculnya keluhan dari wali murid memicu pertanyaan besar mengenai keberadaan tim ahli gizi di unit dapur penyedia. Kejanggalan dirasakan karena meski kualitas makanan di lapangan dianggap bermasalah, tidak ada laporan resmi atau keluhan dari pihak sekolah (manajemen dapur) sendiri.

Kondisi ini memicu spekulasi di tengah masyarakat. Muncul dugaan apakah suara ahli gizi di dapur terabaikan, atau terdapat indikasi "bagi-bagi hasil" yang menyebabkan standar kualitas dikorbankan demi efisiensi anggaran.

"Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi di balik layar, tapi yang jelas makanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar gizi yang dijanjikan," ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.

Minim Tenaga Ahli dan Keterbatasan Anggaran

Investigasi di lapangan menunjukkan adanya kendala serius pada sumber daya manusia. Berdasarkan keterangan tenaga pendidik di sekolah tersebut, dapur penyedia tidak didampingi oleh ahli gizi yang kompeten untuk menyusun menu seimbang.

"Kami hanya memiliki satu orang koki yang tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi. Hal ini tentu membuat kualitas nutrisi makanan tidak terjamin secara medis," ungkap salah satu guru.

Selain faktor SDM, kendala finansial menjadi alasan utama rendahnya kualitas bahan baku. Anggaran yang dialokasikan dinilai sangat terbatas, sehingga pihak pengelola kesulitan mendapatkan bahan pangan segar dan berkualitas tinggi.

• Bahan Baku: Seringkali tidak segar karena keterbatasan biaya.

• Menu: Cenderung monoton dan tidak memenuhi standar kecukupan kalori serta protein.

Desakan Untuk Audit Program

Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan dinas terkait untuk segera turun tangan. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran dan standarisasi dapur MBG agar program ini tidak sekadar menjadi formalitas, namun benar-benar memberikan dampak kesehatan bagi generasi muda di NTB.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan miring dan minimnya pengawasan gizi di SDN Selebung.

Reporter: Ahyar