Menjelang Lebaran, Harga LPG 3 Kg di Lampung Utara Kembali Melonjak: Subsidi Rakyat yang Sulit Dinikmati

Ilustrasi

LAMPUNG UTARA, MediaEkspresi.id – Fenomena tahunan lonjakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram, atau yang akrab disapa "gas melon", kembali membayangi masyarakat Kabupaten Lampung Utara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meski statusnya adalah barang bersubsidi, akses masyarakat terhadap harga yang terjangkau justru kian menyempit di saat kebutuhan dapur meningkat tajam.

Harga di Lapangan Melampaui HET

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga gas melon di tingkat pengecer sering kali melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi ini kontradiktif dengan tujuan awal program subsidi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Setiap memasuki periode Ramadan dan menjelang Lebaran, gas yang seharusnya tersedia di pangkalan resmi dengan harga terkendali, justru lebih mudah ditemukan di warung-warung pengecer namun dengan harga yang mencekik. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan distribusi di tingkat bawah.

Mekanisme Distribusi yang Terdistorsi

Secara regulasi, alur distribusi LPG 3 kg sudah diatur secara rigid:

• Agen Resmi menyalurkan stok ke Pangkalan.

• Pangkalan wajib menjual langsung ke konsumen akhir yang berhak.

• Penerima Prioritas meliputi rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan petani kecil.

Namun, realitanya jalur ini sering kali "bocor". Gas bersubsidi yang seharusnya habis di tingkat pangkalan justru berpindah tangan ke spekulan atau pengecer dalam jumlah besar. Akibatnya, masyarakat yang datang ke pangkalan sering kali mendapati stok kosong, sehingga terpaksa membeli di pengecer dengan harga yang sudah mengalami berkali-kali penambahan margin keuntungan.

"Jika tabung gas berpindah tangan dari pangkalan ke warung sebelum sampai ke konsumen yang berhak, maka fungsi subsidi energi tersebut telah gagal mencapai sasarannya," tulis laporan tersebut.

Lemahnya Pengawasan dan Evaluasi Tahunan

Masalah ini bukan perkara baru. Lonjakan harga dan kelangkaan stok seolah telah menjadi "ritual" tahunan yang belum menemukan solusi permanen. Permintaan yang melonjak selama Ramadan memang menjadi faktor pendorong, namun lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi disinyalir menjadi celah utama terjadinya penyimpangan.

Tanpa adanya tindakan tegas dan pengawasan yang konsisten dari pihak terkait, LPG 3 kg akan terus menjadi komoditas yang sulit diakses dengan harga wajar justru di saat masyarakat paling membutuhkannya untuk merayakan hari kemenangan.

Mengembalikan Marwah Subsidi

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait tidak hanya melakukan pemantauan sesaat, tetapi juga memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Penyaluran harus tepat sasaran, jalur distribusi harus transparan, dan pangkalan yang nakal harus diberikan sanksi tegas.

Subsidi adalah hak rakyat kecil. Membiarkan harganya liar di pasar sama saja dengan membiarkan beban ekonomi masyarakat semakin berat di tengah sukacita menyambut Idul Fitri.

Reporter: Ashari