Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemkab Banyuasin Perkuat Sinergi Nasional dan Kawal Inflasi Daerah

PANGKALAN BALAI, MediaEkspresi.id — Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya dalam mendukung akselerasi program strategis nasional. Hal ini mengemuka saat jajaran Pemkab Banyuasin mengikuti evaluasi dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta Sosialisasi Jaminan Produk Halal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir, secara virtual pada Selasa (3/3).

Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Banyuasin antara lain:

• Asisten I: Dr. Ir. H. Izromaita, M.Si.

• Asisten II: Ir. Alfian, M.M.

• Staf Ahli: Dr. Drs. H. Ali Sadikin, M.Si.

• Unsur Forkopimda: Perwakilan Kejaksaan Negeri Banyuasin.

• Fokus Utama: Hunian Layak dan Stabilitas Ekonomi

Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi untuk memastikan daerah siap memfasilitasi kebutuhan lahan dan regulasi demi suksesnya Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Selain urusan hunian, rapat ini juga menyoroti stabilitas ekonomi makro.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, dinamika harga di tingkat konsumen terus dipantau melalui indikator inflasi:

Catatan Inflasi Februari 2026:

Laju inflasi bulanan (month-to-month) pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,68%. Angka ini merupakan hasil perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2026 terhadap IHK Februari 2026.

Dorong Daya Saing UMKM lewat Sertifikasi Halal

Tak hanya fokus pada infrastruktur dan harga pangan, Pemkab Banyuasin juga memberikan perhatian serius pada Jaminan Produk Halal. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan nilai tawar produk lokal Banyuasin di pasar yang lebih luas.

Pemkab berkomitmen untuk melakukan pendampingan intensif bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, agar segera memenuhi regulasi sertifikasi halal. Langkah ini diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang lebih kredibel.

Komitmen Daerah

Melalui partisipasi aktif ini, Pemkab Banyuasin memastikan bahwa setiap kebijakan pusat tidak hanya berhenti pada tataran administrasi, namun terimplementasi secara nyata demi kesejahteraan masyarakat di Bumi Sedulang Setudung.

Reporter: Sihabbudin