Dugaan Penyimpangan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), Pengelola Dapur Dipertanyakan

BEKASI, MediaEkspresi.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto mulai menuai sorotan tajam. Meski bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, implementasi di lapangan diduga kuat tidak sesuai dengan standar nilai gizi dan anggaran yang dialokasikan dari APBN.

Temuan Menu yang Tidak Layak

Berdasarkan pantauan media dan laporan masyarakat, ditemukan sejumlah sekolah di wilayah Bekasi dan Karawang menerima menu yang jauh dari standar "Makan Bergizi". Beberapa temuan di antaranya:

• SDN 04 Telaga Pesona (Cikarang Barat, Bekasi): Pada bulan Ramadan, siswa dilaporkan hanya menerima menu berupa roti, kacang, dan telur dengan estimasi nilai hanya sekitar Rp8.000.

• SDN Kutawaluya (Karawang): Peserta didik menerima menu berupa pisang, kacang, telur, dan keripik yang juga ditaksir hanya bernilai Rp8.000 per porsi.

Kondisi ini memicu dugaan adanya upaya mencari keuntungan sepihak oleh pihak pengelola dapur MBG dengan memangkas anggaran gizi yang seharusnya diterima siswa.

Desakan Keterlibatan Dinas Pendidikan dan Guru

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Redaksi Media Online radarberitanasional.com, Julham Harahap, SE, menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan program ini.

"Pemerintah Pusat, Daerah, maupun DPR harus melibatkan Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan secara langsung dalam pengawasan. Guru di sekolah harus memiliki wewenang untuk mengecek dan menolak menu jika tidak sesuai standar gizi sebelum dibagikan ke siswa," tegas Julham (1/3/2026).

Menurut Julham, peran pendidik sangat sentral karena mereka yang bersentuhan langsung dengan siswa di lapangan. Jika ditemukan menu yang bermasalah, pihak sekolah harus berani mengembalikan makanan tersebut ke Dapur MBG.

Dugaan Penyelewengan Uang Rakyat

Julham menyayangkan jika program mulia ini justru dimanfaatkan oleh oknum pengelola untuk memperkaya diri. Mengingat dana MBG bersumber dari pajak rakyat melalui APBN, transparansi harga per porsi menjadi hal yang mutlak.

"Dengan kondisi menu yang sangat minim seperti itu, patut diduga pengelola dapur MBG mencari keuntungan besar. Ini bisa dikategorikan sebagai tindakan 'merampok' uang rakyat melalui program sosial," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak pihak terkait untuk mengaudit alokasi dana per porsi agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak didik.

Reporter: M.Asan