Tim Ahli Gubernur NTB Dinilai Efektif Akselerasi Kinerja Birokrasi

MATARAM, Mediaekspresi.id - Meski baru berjalan sekitar enam bulan, keberadaan Tim Ahli Gubernur (TAG) untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memberikan dampak signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Tim lintas profesi ini dinilai efektif dalam memecahkan kebuntuan birokrasi serta menyelaraskan program strategis daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, dalam peresmian Sekretariat TAG di Mataram, awal Januari lalu, menyatakan bahwa kehadiran tim ini sangat krusial dalam mengawal setiap kebijakan strategis. TAG dibentuk pada Agustus 2025 untuk membantu akselerasi visi-misi pasangan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri.

"Saya sangat merasakan kehadiran tim ahli dalam setiap pengawalan kebijakan saya," ujar Iqbal di hadapan para kepala OPD.

Memecah Kebuntuan

TAG terdiri dari 15 anggota dengan latar belakang beragam, mulai dari akademisi (guru besar), mantan pimpinan Ombudsman RI perwakilan NTB, hingga praktisi lembaga internasional. Keberagaman perspektif ini diakui para kepala dinas memberikan pola pikir baru (out of the box) dalam menghadapi kendala teknis maupun regulasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tribudiprayitno, mengungkapkan bahwa TAG berperan penting dalam memberikan kajian mendalam terkait penguatan sistem meritokrasi. Salah satu kontribusi konkretnya adalah pemberian solusi atas permasalahan tenaga PPPK paruh waktu di lingkungan SMA/SMK.

"TAG memberikan telaah dan kajian untuk memecahkan kebuntuan persoalan. Dalam kerja birokrasi, kami butuh pemikiran segar untuk memperkuat pemahaman atas tugas dan fungsi kami," kata pria yang akrab disapa Yiyit tersebut, Rabu (4/2/2026).

Senada dengan Yiyit, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi, menyebut TAG sangat membantu dalam mempersiapkan program unggulan "Desa Berdaya".

Optimalisasi Fiskal

Di sektor pendapatan, TAG juga terlibat aktif dalam pemetaan jalan fiskal NTB. Mantan Kepala Bappenda NTB yang kini menjabat Kepala BPSDM, Fathurrahman, mencatat bahwa pendampingan TAG berhasil mendorong kreativitas dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah.

TAG bahkan turut membantu revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. "Kami menemukan banyak potensi pajak baru. Dengan pola pendampingan ini, saya optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB tahun 2026 akan meningkat signifikan," tutur Fathurrahman.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menekankan peran TAG dalam penataan aset daerah serta pemetaan perencanaan fiskal yang selama ini menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi.

Bukan Pengambil Alih Peran

Menanggapi dinamika keberadaan tim ini, Koordinator TAG Adhar Hakim menegaskan bahwa fungsi timnya adalah sebagai pendukung (support system), bukan pelaksana teknis. Ia menjamin TAG tidak akan mengambil alih wewenang OPD dalam pelayanan publik maupun pengelolaan anggaran.

"Kami hanya membantu menterjemahkan visi-misi Gubernur dan membantu mencari jalan keluar jika ada kendala atau bottleneck dalam program pembangunan," kata mantan Kepala Ombudsman NTB tersebut.

Adhar menambahkan, penilaian kinerja TAG berada sepenuhnya di tangan Gubernur sebagai pengguna langsung. Tim ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap hambatan birokrasi dapat segera diatasi agar target pembangunan daerah tercapai tepat waktu.

Reporter: Amrilah

Editor: Ata Priatna