Direktur BumDes Harapan Sejahtera Desa Wanawali Berikan Klarifikasi Terkait Simpang Siur Anggaran

PURWAKARTA, MediaEkspresi.id – Direktur Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Harapan Sejahtera Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Sopandi, angkat bicara guna meluruskan pemberitaan salah satu media online yang dinilai tidak akurat. Klarifikasi ini disampaikan langsung di lokasi pengerjaan proyek, Senin (16/02/2026).

Klarifikasi Nama dan Realisasi Anggaran

Sopandi menegaskan adanya kekeliruan data dalam pemberitaan sebelumnya, baik mengenai identitas lembaga maupun nominal realisasi fisik.

• Koreksi Nama: Nama BumDes yang benar adalah BumDes Harapan Sejahtera, bukan "Jaya Makmur Wanawali".

• Status Proyek: Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 154.000.000 bersumber dari Dana Desa Tahap II Tahun 2025. Saat ini, pembangunan fisik baru terealisasi sebesar 25%, yakni untuk pembuatan kandang bebek petelur yang berlokasi di Balekambang, Dusun 01, RW 01, RT 01.

Dugaan Praktik Pungli oleh Oknum

Dalam kesempatan tersebut, Sopandi juga mengungkap kronologi pertemuan dengan dua oknum yang mengaku wartawan. Menurutnya, oknum tersebut menawarkan kerja sama pembuatan proposal pemberkasan dengan meminta imbalan jutaan rupiah.

"Saya langsung menolak tawaran tersebut. BumDes kami memiliki sekretaris dan bendahara yang bekerja secara profesional sesuai tupoksinya. Jadi, tidak perlu ada pihak luar yang meminta imbalan untuk urusan administrasi internal," tegas Sopandi.

Kebijakan Anggaran "Lompat Tahun"

Menanggapi sisa anggaran yang belum terserap sepenuhnya, Sopandi menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan kebijakan penyesuaian anggaran pemerintah pusat.

"Sesuai arahan Menteri Desa dan PDT, Dana Desa tahun 2025 yang belum sempat cair akan dibayarkan pada tahun 2026 melalui sistem 'lompat tahun'. Kami pastikan pelunasan ini tidak akan mengurangi jatah alokasi dana desa reguler tahun 2026," jelasnya.

Fokus pada Koperasi Merah Putih

Senada dengan Direktur, Pengawas BumDes Harapan Sejahtera, Wanto, menambahkan bahwa sebagian dana memang ditahan sementara oleh pemerintah untuk mendukung program prioritas nasional.

"Sebagian dana difokuskan untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sesuai instruksi pemerintah pusat. Meskipun ada kendala waktu pencairan di akhir tahun 2025, prioritas penggunaan dana tetap pada pembangunan desa, infrastruktur, dan BLT, yang kini diperkuat dengan pengembangan koperasi tersebut," tambah Wanto.

Pihak pengelola BumDes berharap klarifikasi ini dapat meluruskan persepsi publik dan memastikan bahwa pengelolaan anggaran di Desa Wanawali berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku.

• Al/Tim