Bau Anyir Pengadaan Ternak dan Operasional di Lemahmukti: Warga dan Pemerhati Desak Uji Petik Penggunaan APBDes 2024

Ilustrasi

KARAWANG, MediaEkspresi.id — Penelusuran mendalam terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lemahmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Tahun 2024 senilai Rp1.236.031.000 terus bergulir. Temuan sejumlah pos anggaran—khususnya pada program ketahanan pangan, pengadaan ternak, hingga penyertaan modal BUMDes—kini memicu kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil dan pemerhati hukum dengan sudut pandang yang lebih komprehensif.

Sebagai narasumber yang memantau langsung dinamika di tingkat akar rumput, warga berinisial A (samaran) mengungkapkan bahwa kecurigaan publik bukan tanpa dasar. Berdasarkan pengamatan harian di lapangan, pola perencanaan hingga pelaporan program sering kali tertutup dari akses masyarakat luas.

"Kami melihat adanya pola yang berulang dalam pengelolaan Dana Desa, terutama pada pos ketahanan pangan yang menghabiskan anggaran puluhan juta rupiah untuk pengadaan ternak domba dan pembangunan kandang. Pertanyaannya, apakah pengadaan ini melalui musyawarah desa yang partisipatif, atau sekadar proyek formalitas di atas kertas? Kami mendesak adanya audit independen terhadap fisik kandang, kesehatan hewan, serta transparansi aliran dana penyertaan modal BUMDes sebesar Rp27,6 juta yang hingga kini dampaknya tidak dirasakan secara signifikan oleh warga," ujar A saat memberikan keterangan kepada awak media.

Warga juga menyoroti pos operasional pemerintah desa seperti biaya pemulasaraan jenazah dan kegiatan seremonial yang dinilai perlu diverifikasi validitas penerima manfaatnya agar tidak menjadi celah penyalahgunaan anggaran (inefficiency spending).

Tinjauan Investigatif Pemerhati Hukum: Mulyana, SH Desak Audit Komprehensif dan Uji Petik Lapangan

Menanggapi indikasi tersebut, pemerhati hukum dan kebijakan publik, Mulyana, SH, melontarkan analisis yang lebih tajam. Ia menilai bahwa nominal lebih dari Rp1,2 miliar merupakan angka yang fantastis untuk ukuran desa, sehingga setiap rincian penggunaannya wajib memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang ketat.

"Secara yuridis, pengelolaan Dana Desa diatur secara ketat dalam perundang-undangan. Ketika muncul aduan terkait ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan (APBDDes) dengan realisasi di lapangan—seperti pengadaan domba dan obat-obatan yang tercatat ganda atau bernilai puluhan juta rupiah—maka hal ini harus diuji dengan metode audit investigative dan uji petik secara faktual," tegas Mulyana.

Mulyana, SH, merinci beberapa poin krusial yang harus segera diusut tuntas oleh instansi berwenang, antara lain:

• Aset Ketahanan Pangan: Memeriksa keberadaan fisik 4 unit kandang domba dan jumlah populasi ternak riil di lapangan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

• Transparansi BUMDes: Menelusuri pertanggungjawaban hukum dan laporan keuangan riil dari alokasi Penyertaan Modal BUMDes senilai Rp27.661.200 guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian keuangan desa.

• Kepatuhan SOP Pengadaan Barang dan Jasa Desa (PBJ Desa): Memastikan seluruh proses belanja operasional dan fisik dilakukan melalui mekanisme swakelola atau vendor yang sah sesuai Peraturan Menteri Desa (Permendes).

"Kami mendiagnosis adanya potensi administrative discrepancy hingga indikasi penyimpangan substantif. Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi atau pembuktian dokumen yang valid dari pihak Pemerintah Desa Lemahmukti, kami bersama elemen masyarakat siap melayangkan laporan resmi disertai dokumen bukti permulaan yang cukup kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Inspektorat Daerah maupun Kejaksaan Negeri Karawang," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan Kepala Desa Lemahmukti belum dapat dimintai keterangan karena tengah menjalani masa cuti terkait proses Pilkades.

"Pa Kades nya lagi cuti, dikarenakan masa Pilkades", ujarnya staf Desa.

Redaksi tetap berkomitmen menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab, klarifikasi, maupun pembelaan data resmi dari pihak Pemerintah Desa Lemahmukti demi terciptanya pemberitaan yang objektif, berimbang, dan akurat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

• Red