Sorotan Pedas Gubernur Papua Barat Daya di Papeda Summit 2026: Bicara Baik-Baik Tak Didengar Jakarta

SORONG, MediaEkspresi.id — Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., menyampaikan kritik menohok terhadap pemerintah pusat saat membuka secara resmi ajang Festival Berkelanjutan "Papeda Summit 2026" di Gedung Lambert Jitmau, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (2/9/2026).

Di hadapan sekitar seribu peserta yang hadir dari berbagai daerah di Tanah Papua, wilayah Indonesia, hingga mancanegara, Elisa menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Papua kerap diabaikan jika hanya disampaikan secara persuasif.

"Bagi kami orang Papua, kalau kita bicara baik-baik tidak didengar di Jakarta. Itu bukan hal baru, tapi sudah lama. Ujung-ujungnya hanya ada janji manis tanpa kepastian," tegas Elisa saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan yang berlangsung pada 2–4 September 2026 tersebut.

Elisa mengungkapkan keprihatinannya atas pola penanganan masalah oleh pemerintah pusat yang dinilainya baru merespons setelah terjadi krisis atau bencana besar. Ia mencontohkan berbagai musibah yang melanda daerah, seperti banjir dan kebakaran di Aceh, Sumatera, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua, yang baru mendapat perhatian dan Bantuan Makanan (Bama) setelah dampaknya meluas.

Ia juga menyentil kepemilikan sumber daya alam Papua yang dinilai lebih banyak dikuasai oleh pusat dan para konglomerat, mulai dari kawasan hutan hingga tambang PT Freeport Indonesia. Berbagai kebijakan strategis pun, menurutnya, masih sangat bergantung pada kementerian dan lembaga di Jakarta, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, TNI/Polri, hingga Kementerian Hak Asasi Manusia.

Sindiran keras mengenai aksi ekstrem seperti pengrusakan lingkungan disampaikan Elisa sebagai bentuk otokritik terhadap skema perhatian negara yang dinilai pasif terhadap jalur diplomasi damai.

Melalui Papeda Summit 2026, Elisa berharap forum ini dapat menjadi ruang rekaman sejarah dan panggung aspirasi agar suara serta realitas kehidupan rakyat Papua dapat benar-benar didengar oleh pemerintah pusat.

Reporter: Jhon Gipedi Nawipa