DPRD Karawang Tetapkan Tiga Raperda Strategis, Bupati Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025

KARAWANG, MediaEkspresi.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda krusial menetapkan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di sejumlah sektor strategis pada Kamis (11/6/2026). Rapat paripurna yang bertempat di Gedung Sidang Utama DPRD Karawang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H.

Sidang paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Saepulloh, S.E., Wakil Bupati H. Mas Lani, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Ketua Komisi DPRD, serta perwakilan dari pimpinan partai politik. Turut hadir secara meluas jajaran pemerintahan daerah di antaranya Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Karawang.

Setelah seluruh fraksi dan peserta rapat memberikan persetujuan bulat atas rancangan keputusan DPRD, agenda dilanjutkan dengan penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dipaparkan langsung oleh Bupati Karawang.

Tiga Pilar Regulasi Strategis demi Generasi Unggul

Dalam sambutannya, Bupati Karawang H. Aep Saepulloh memberikan apresiasi mendalam kepada lembaga legislatif yang dinilai bergerak dinamis, responsif, dan adaptif terhadap tantangan riil yang dihadapi daerah. Pihaknya menegaskan bahwa pembentukan Pansus dan pembahasan regulasi kali ini memiliki nilai fundamental bagi percepatan pembangunan di Karawang.

Aep menguraikan tiga fokus utama pembangunan jangka panjang yang saling berintegrasi dalam melahirkan sumber daya manusia unggul, yaitu:

1. Regulasi Literasi dan Perpustakaan

Karawang yang tumbuh pesat sebagai kota industri dan kawasan urban menghadapi tantangan besar pada aspek pembangunan kualitas manusia, bukan sekadar infrastruktur fisik. Menurut Bupati, pertumbuhan ekonomi tidak akan berdampak jangka panjang tanpa kapasitas literasi yang mumpuni. Oleh sebab itu, perpustakaan daerah harus bertransformasi menjadi layanan inklusif, modern, adaptif, dan terintegrasi digital hingga ke tingkat desa dan kelurahan, bukan lagi sekadar tempat penyimpanan buku konvensional.

2. Penguatan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Terkait pembentukan Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), Bupati menegaskan bahwa predikat tersebut tidak boleh hanya formalitas semata. Karawang dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi menuntut proteksi menyeluruh bagi anak-anak dari kerentanan sosial, potensi kekerasan, dan dampak negatif arus teknologi informasi bebas. Regulasi ini ditargetkan mampu memitigasi risiko tersebut agar karakter moral anak-anak Karawang tetap terjaga kuat sebagai investasi masa depan daerah.

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sektor ketiga yang menjadi sorotan utama adalah pelestarian ekologis. Mengingat kedudukan ganda Karawang sebagai pusat industri nasional sekaligus lumbung pangan utama Jawa Barat, aturan yang visioner dinilai mutlak diperlukan. Melalui Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang berorientasi untuk 30 tahun ke depan, Pemkab berharap regulasi ini mampu mengawal tata kelola limbah industri-domestik, menekan konversi lahan produktif, dan mengakselerasi pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

"Pembangunan ekonomi yang mengorbankan alam hanya akan mewariskan bencana bagi generasi masa depan. Aturan RPPLH ini didesain fleksibel namun tegas, memastikan investasi yang masuk selaras dengan komitmen pembangunan berkelanjutan," tandas H. Aep Saepulloh.

Realisasi Finansial 2025 dan Raihan Opini WTP ke-11

Selain fokus pada penguatan regulasi daerah, Rapat Paripurna ini menjadi momentum pelaporan transparansi anggaran. Pemkab Karawang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Laporan hasil pemeriksaan tersebut resmi diterima Pemkab pada Selasa (9/6/2026).

Bupati memaparkan ringkasan realisasi keuangan daerah berbasis akuntabilitas tinggi, di mana postur pendapatan daerah mencapai persentase realisasi yang sangat optimal.

• Pendapatan Daerah: Dari target pagu anggaran sebesar Rp5,893 triliun, Pemkab Karawang berhasil merealisasikan sebesar Rp5,671 triliun atau mencapai 96,25%. Secara rinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 95,5%, sektor pendapatan transfer menyentuh angka 96,58%, dan sektor pendapatan lain-lain yang sah melampaui target di angka 101,54%.

• Belanja Daerah: Ditetapkan pagu sebesar Rp6,053 triliun, dengan realisasi belanja sebesar Rp5,764 triliun atau setara dengan 90,72%. Dari total serapan tersebut, realisasi belanja operasional menyentuh angka 90,88%, disusul oleh penyerapan belanja modal yang proporsional sesuai peruntukannya.

Aep menambahkan, hasil evaluasi BPK RI mengonfirmasi bahwa manajemen tata kelola anggaran Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan prinsip kepatuhan hukum yang tinggi, efisien, efektif, dan transparan.

Rapat paripurna resmi ditutup dengan penyerahan berkas dokumen dari pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah, menandai dimulainya kerja pansus-pansus baru untuk merumuskan draf final peraturan daerah yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

• Pri