Kemendagri Tegaskan Dukungan Penuh untuk Percepatan Proyek KA Trans SKS

JAKARTA, MediaEkspresi.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyatakan komitmen strategisnya dalam mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian nasional. Fokus utama diarahkan pada proyek Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (Trans SKS) guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta menekan tingginya biaya logistik nasional.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Kepala Sub Direktorat Perhubungan Kemendagri, M. Ali Irmanda, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Konektivitas, Memangkas Jarak: Menyongsong Era Baru Perkeretaapian Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi” yang digelar oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Stasiun BNI City, Jakarta, Senin (6/4).

Target Perluasan Jaringan & Tantangan Pembiayaan

Merujuk pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional hingga 2030, pemerintah mematok target ambisius untuk perluasan rel di luar Pulau Jawa:

• Sumatera: Meningkat dari 1.871 km menjadi 2.900 km.

• Kalimantan: Target pembangunan sepanjang 1.200 km.

• Sulawesi: Ekspansi dari 109 km menjadi 734 km.

Estimasi total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp853 triliun. Mengingat besarnya angka tersebut, skema pembiayaan akan dikombinasikan antara APBN sebesar 32% dan sumber pembiayaan alternatif (investasi/kerjasama) sebesar 68%.

Sinkronisasi Pusat dan Daerah

M. Ali Irmanda menekankan bahwa keberhasilan Trans SKS sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam:

• Sinkronisasi Perencanaan: Menyelaraskan program daerah dengan visi pusat.

• Aksesibilitas & Integrasi: Memastikan konektivitas antarmoda di daerah berjalan mulus.

• Aspek Regulasi: Mempercepat proses perizinan dan penataan ruang (RTRW).

"Penguatan koordinasi lintas wilayah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah kunci utama. Kami di Kemendagri siap melakukan pembinaan guna memastikan kesiapan tata ruang dan sinergi sektor terjaga," ujar Ali.

Pembangunan Berbasis Sistem Integrasi

Dalam diskusi tersebut, para ahli dan pemangku kepentingan sepakat bahwa Trans SKS tidak boleh hanya sekadar membangun rel. Pembangunan harus dipandang sebagai satu ekosistem terintegrasi yang menghubungkan: Pusat-pusat produksi ekonomi, pelabuhan utama dan kawasan industri serta kawasan perkotaan penyangga.

Peserta FGD juga mengusulkan pembentukan Task Force (Satuan Tugas) percepatan Trans SKS yang tidak hanya bekerja di level kebijakan, tetapi juga turun langsung menyelesaikan hambatan teknis dan sosial di lapangan.

Daftar Kehadiran Strategis:

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, PT Kereta Api Indonesia (KAI), akademisi dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA), serta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Reporter: Nanang