Dugaan Pelanggaran Program MBG di Lombok Timur: Menu Instan hingga Masalah IPAL Jadi Sorotan

LOMBOK TIMUR, MediaEkspresi.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) "Berkah Kasih Ibu" di Desa Rempung, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kini tengah menjadi sorotan tajam. Program yang seharusnya menjamin asupan nutrisi bagi masyarakat rentan tersebut diduga dikelola secara tidak profesional dan menyalahi Petunjuk Teknis (Juknis).

Distribusi Bahan Instan Menyalahi Aturan

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, distribusi makanan bagi kategori B3—meliputi Ibu Menyusui, Balita, dan Ibu Hamil—ditemukan tidak sesuai standar. Alih-alih menerima makanan siap santap yang bergizi, para penerima manfaat justru dilaporkan hanya menerima tepung terigu dan mie instan bermerek.

Padahal, dalam aturan main program, pihak pelaksana diwajibkan mendistribusikan makanan siap saji guna memastikan kualitas gizi yang langsung terserap oleh sasaran. Temuan ini memicu dugaan adanya upaya efisiensi anggaran yang tidak tepat oleh pihak mitra pengelola.

Pelanggaran Penggunaan Produk Pabrikan

Selain masalah jenis makanan, penggunaan produk mie instan bermerek besar juga dinilai melanggar prinsip pemberdayaan ekonomi lokal. Sesuai regulasi, program ini seharusnya memprioritaskan produk UMKM setempat guna menggerakkan roda ekonomi rakyat kecil, bukan justru menggunakan produk industri besar (pabrikan).

Status pengelola yang disebut-sebut merupakan istri dari pejabat daerah setempat pun semakin memperkeruh opini publik, memunculkan spekulasi mengenai lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Reaksi Keras Gerakan Pemuda Sasak (GPS)

Ketua Gerakan Pemuda Sasak Bersatu (GPS), Zaini Hasyari, mengecam keras temuan tersebut. Ia menegaskan bahwa jabatan atau status kekerabatan tidak boleh menjadi alasan untuk melangkahi aturan negara.

"Jangan mentang-mentang istri pejabat lalu merasa bisa melanggar aturan seenaknya. Aset negara dan anggaran program ini bukan milik pribadi. Mentalitas 'ingin praktis' tanpa memikirkan dampak gizi masyarakat kecil ini harus dihentikan," tegas Zaini.

Kritik Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD

Zaini juga melontarkan kritik pedas terhadap kinerja DPRD Kabupaten Lombok Timur. Menurutnya, legislatif cenderung pasif meski pihaknya telah melayangkan surat permohonan dengar pendapat (hearing).

"Kami sudah mengirimkan surat, namun hingga kini belum ada respon nyata. Kami mempertanyakan fungsi pengawasan dewan. Jangan sampai legislatif hanya diam saat ada indikasi pelanggaran program strategis seperti ini," tambahnya.

Indikasi Masalah Infrastruktur IPAL

Persoalan tidak berhenti pada menu makanan. Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lokasi SPPG juga diduga bermasalah. Muncul kekhawatiran bahwa infrastruktur tersebut hanya menjadi prasyarat administratif tanpa fungsi teknis yang berjalan maksimal. Jika benar hanya menjadi "pajangan," hal ini berpotensi menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola "Berkah Kasih Ibu" maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai rentetan dugaan pelanggaran tersebut. Masyarakat mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh demi transparansi dan keadilan sosial.

Reporter: Sanusi