Manajemen RSUD Soedjono Selong Disorot, Direktur Diduga Berada di Bawah Kendali Ajudan

LOMBOK TIMUR, MediaEkspresi.id – Stabilitas manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedjono Selong tengah menjadi perbincangan hangat. Direktur Utama rumah sakit plat merah tersebut diduga tidak memiliki wewenang penuh dalam pengambilan kebijakan strategis. Muncul tudingan bahwa kepemimpinan rumah sakit justru "disetir" oleh seorang ajudan berinisial KS.

Kondisi ini memicu kekhawatiran publik mengenai profesionalisme pelayanan kesehatan, mengingat adanya dugaan kuat bahwa kebijakan operasional hingga pengalokasian anggaran mulai terseret ke ranah kepentingan politik praktis.

Dominasi Ajudan dalam Kebijakan Internal

Berdasarkan keterangan beberapa sumber internal RSUD yang meminta identitasnya dirahasiakan, KS disinyalir memiliki peran yang melampaui tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sosok yang dikenal sebagai tim sukses militan Bupati H. Iron pada Pilkada lalu, KS disebut-sebut menjadi perantara utama dalam pengambilan keputusan.

"KS seringkali memberikan arahan langsung kepada pejabat bawahan tanpa melalui prosedur birokrasi yang berlaku. Perannya seolah melangkahi garis koordinasi resmi," ungkap salah satu sumber internal.

Ia menambahkan bahwa arah kebijakan rumah sakit belakangan ini dinilai mulai bergeser. "Kebijakan baru yang muncul terkesan kurang fokus pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat, melainkan lebih condong pada akomodasi kepentingan kelompok pendukung tertentu."

Fenomena Unik "Bos Dikendalikan Anak Buah"

Situasi ini memicu reaksi beragam, mulai dari kritik tajam hingga sindiran dari berbagai kalangan. Fenomena di mana seorang pimpinan tertinggi justru berada di bawah kendali stafnya dianggap sebagai anomali dalam tata kelola pemerintahan.

"Sangat tidak lazim melihat pimpinan utama justru diperintah oleh bawahan. Perannya terbalik. Fenomena unik seperti ini tampaknya hanya bisa kita temui di Lombok Timur," ujar salah satu pengamat lokal dengan nada menyindir.

Kaitan dengan Konstelasi Politik Pasca-Pilkada

Dugaan intervensi politik ini juga diperkuat oleh pernyataan dari perwakilan Muda Mandalika. Mereka menyoroti latar belakang KS yang memiliki kedekatan historis dengan tim pemenangan Bupati Iron Edwin pada Pilkada 2024.

"Kami menduga ada keterkaitan kuat dengan kepentingan politik. Mengingat kedekatan KS dengan tim kampanye pemenang, sangat sulit untuk tidak mencurigai adanya pengaruh politik dalam kebijakan di RSUD Soedjono Selong saat ini," tegas perwakilan Muda Mandalika.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD Soedjono Selong maupun KS belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Publik menanti langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memastikan fasilitas kesehatan tetap steril dari intervensi politik demi kepentingan pelayanan publik yang objektif.

Reporter: Kucay 22