Dugaan Malpraktik Program MBG Terara: Dari Menu Tak Layak Hingga Eksploitasi Relawan

LOMBOK TIMUR, MediaEkspresi.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi tumpuan peningkatan gizi siswa, kini tengah dirundung polemik serius di Kecamatan Terara. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Yayasan Jihadul Muslimin menjadi sorotan publik menyusul temuan menu makanan yang diduga tidak layak konsumsi hingga dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.

Viral Menu "Tahu Basi" dan Hilangnya Komponen Gizi

Kegaduhan bermula dari unggahan di media sosial yang menunjukkan paket makanan siswa berisi tahu yang kondisinya diduga telah basi. Selain kualitas bahan yang buruk, laporan warga menyebutkan adanya ketidaksesuaian menu; komponen ayam yang dijanjikan dalam standar gizi dilaporkan tidak ditemukan saat distribusi di lapangan.

Kepala SPPG Terara, Rosdiana, memberikan klarifikasi bahwa pihaknya telah melakukan penyelesaian internal. "Tahu yang diduga basi tersebut sudah kami ganti, dan kekurangan menu ayam juga telah kami tambahkan kembali," jelasnya dalam pernyataan tertulis.

Temuan Investigasi GPS Bersatu: Pola Distribusi "Rapel"

Namun, klarifikasi tersebut dianggap belum menyentuh akar permasalahan. Gerakan Pemuda Sasak Bersatu (GPS Bersatu) melakukan investigasi mendalam dan menemukan adanya indikasi penyimpangan tata kelola yang sistematis.

Ketua GPS Bersatu, Zaeni Hasyari, mengungkapkan adanya praktik distribusi menu yang "dirapel" atau dikirim sekaligus untuk jatah satu minggu dalam satu waktu pengiriman.

"Mekanisme ini sangat berisiko terhadap kesegaran makanan dan melanggar prinsip distribusi harian. Kami juga mempertanyakan transparansi anggarannya. Jika dirapel namun kualitas dan kuantitasnya menyusut, ke mana selisih anggarannya?" tegas Zaeni.

Dugaan Eksploitasi Tenaga Kerja: Kerja 26 Jam Non-Stop

Isu yang tidak kalah mengejutkan adalah dugaan eksploitasi terhadap para relawan dapur. Berdasarkan temuan GPS Bersatu, para pekerja dipaksa mengejar target paket makanan dalam durasi kerja yang tidak manusiawi.

Beberapa poin krusial terkait kondisi kerja meliputi:

• Durasi Ekstrem: Relawan diduga bekerja selama 26 jam berturut-turut, mulai pukul 14.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA keesokan harinya.

• Minim Istirahat: Jeda waktu hanya diberikan singkat untuk keperluan makan, tanpa waktu istirahat yang cukup, hingga mengakibatkan sejumlah relawan jatuh sakit karena kelelahan.

• Skema Upah: Terdapat kecurigaan pada pembagian sif kerja yang tidak lazim, yang diduga bertujuan menciptakan selisih pembayaran upah untuk keuntungan pihak tertentu.

Langkah Hukum dan Desakan ke Badan Gizi Nasional

Menyikapi hal ini, GPS Bersatu menegaskan akan membawa temuan tersebut ke ranah hukum. Mereka berencana melaporkan pengelola SPPG Terara ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan aparat penegak hukum terkait dugaan manipulasi distribusi dan eksploitasi tenaga kerja.

"Ini menyangkut kesehatan anak bangsa dan penggunaan uang negara. Jika terbukti ada pengurangan kualitas makanan dan pemerasan tenaga kerja, ini adalah kegagalan tata kelola publik yang sangat fatal," pungkas Zaeni.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menanti langkah tegas dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengevaluasi kredibilitas penyedia layanan MBG di wilayah tersebut guna memastikan program nasional ini tidak menjadi ladang penyimpangan.

Reporter: SN