Dinilai Ingkar Janji Soal Konflik Sunrise Land, HIMMAH NWDI dan APIPI Ancam Aksi Lebih Besar

LOMBOK TIMUR, mediaekspresi.id – Ketegangan terkait sengketa pengelolaan objek wisata Sunrise Land Lombok (SSL) atau Taman Labuhan Haji memasuki babak baru. Pertemuan antara Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Investasi (APIPI) dengan Bupati Lombok Timur di Pendopo Bupati pada Jumat (23/01) berakhir buntu (deadlock).

Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (HIMMAH NWDI) Cabang Lombok Timur, yang tergabung dalam koalisi APIPI, menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah daerah yang dianggap tidak memberikan solusi konkret bagi pengelola lokal dan puluhan karyawan yang terdampak.

Tudingan Manipulasi Prosedur

Ketua Umum HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur, Muzanni Ardian, secara tegas menolak argumen Bupati yang menyebutkan bahwa pengambilalihan pengelolaan SSL oleh Dinas Pariwisata (Dispar) sudah sesuai prosedur.

"Kami datang mencari keadilan, bukan sekadar basa-basi. Yang kami dapatkan justru janji kosong dan dalih prosedural yang mengada-ada," ujar Muzanni saat ditemui usai pertemuan.

Pihak APIPI menuding adanya manipulasi administrasi terkait perpanjangan kontrak. Muzanni mengklaim pihaknya mengantongi bukti pengiriman surat perpanjangan kontrak yang dikirimkan pengelola sebelum tenggat waktu 31 Desember 2025. Namun, pihak Dispar berdalih tidak pernah menerima surat tersebut.

"Ini bukan prosedur, ini patut diduga sebagai bentuk manipulasi untuk mengambil alih SSL secara sepihak dan tertutup," tambahnya.

Nasib 24 Karyawan Lokal Menggantung

Selain persoalan administrasi, APIPI menyoroti nasib 24 karyawan lokal asal Dusun Montong Meong yang terancam kehilangan pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati dinilai hanya melempar retorika tanpa mekanisme perlindungan tenaga kerja yang jelas.

"Bupati hanya menyatakan semua orang punya kesempatan sama, tapi bagaimana mekanismenya? Tidak ada kejelasan. Ini adalah pengkhianatan terhadap warga lokal yang telah membangun destinasi tersebut dari nol," tegas Muzanni.

APIPI juga menyayangkan sikap Bupati yang terkesan membela jajaran Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Bidang Pariwisata yang dianggap bertanggung jawab atas kekisruhan ini.

Warning Aksi Jilid III

Sebagai bentuk protes atas hasil pertemuan yang dianggap mengecewakan, APIPI memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, mereka memastikan akan turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

"Kesabaran kami ada batasnya. Jika pemerintah terus abai terhadap nasib rakyat, kami akan menggelar aksi jilid III dengan skala dan intensitas yang jauh lebih besar. Ini komitmen kami untuk keadilan," pungkas Muzanni.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi tambahan terkait tudingan yang dilayangkan oleh massa APIPI pasca-pertemuan tersebut.

Reporter: Kucay

Editor : Ata Priatna