Ulama Madura Soroti Wacana Industrialisasi Bangkalan, Khawatir Masyarakat Lokal Hanya Jadi Penonton

Ilustrasi

BANGKALAN, MediaEkspresi.id — Wacana industrialisasi di Pulau Madura kembali mendapat sorotan tajam dari sejumlah ulama dan tokoh masyarakat. Kekhawatiran mendasar tertuju pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal serta minimnya keterlibatan ulama dan tokoh daerah dalam proses musyawarah pembangunan.

Isu dampak industrialisasi ini sendiri sebenarnya bukan perkara baru. Kekhawatiran serupa telah mengemuka sejak rencana pembangunan jembatan penghubung Surabaya–Madura (Suramadu) digagas pada penghujung era Orde Baru, bahkan ditelusuri sejak masa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Muhammad Noer.

Guna memetakan potensi dampak secara langsung, sejumlah ulama Madura pernah melakukan kunjungan kajian ke kawasan industri di Batam. Dari studi banding tersebut, para tokoh menemukan berbagai persoalan sosial dan ketenagakerjaan yang dikhawatirkan dapat terulang di Madura.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu tokoh kharismatik Madura, KHR Ali Badri Zaini, saat ditemui awak media di kediamannya di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (13/8/2026).

Soroti Kesiapan SDM dan Keterlibatan Tokoh Lokal

Ali Badri Zaini menyayangkan wacana industrialisasi—khususnya di Kabupaten Bangkalan—yang terkesan berjalan tanpa terlebih dahulu melibatkan para ulama dan tokoh masyarakat Madura dalam ruang musyawarah.

Salah satu fokus utama yang disorotinya adalah persoalan kesiapan SDM masyarakat Madura, terutama dari tingkat pendidikan formal di wilayah Bangkalan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di sektor industri standar.

"Kalau masyarakat kita rata-rata pendidikannya baru sampai tingkat SMP, sementara untuk menjadi karyawan industri minimal setara SMA atau sederajat, ini yang kami khawatirkan," ujar Ali Badri Zaini.

Ia menambahkan, dampak ketimpangan kualifikasi ini tidak hanya terbatas pada sulitnya akses lapangan pekerjaan. Hadirnya investasi asing dikhawatirkan memicu gelombang masuknya tenaga kerja dari luar daerah hingga Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Dengan adanya industrialisasi di Madura ini, kami khawatir masyarakat setempat akan menjadi penonton atau hanya sebagai tamu di tanah kelahirannya sendiri," tegasnya.

Kejutan MoU Guangdong Industrial Park dan Potensi Gesekan Sosial

Dalam kesempatan tersebut, Ali Badri Zaini mengaku terkejut atas penandatanganan nota kesepakatan (MoU) terkait Guangdong (Fenyong) ASEAN Industrial Park dari Tiongkok oleh Akhmad Ma’ruf Maulana selaku Presiden Direktur PT Wira Raja Madura International.

Ia menegaskan bahwa letak persoalannya bukan pada investasi itu sendiri, melainkan pada tata cara komunikasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders) lokal yang dinilai belum menyeluruh.

"Bagaikan petir menyambar di siang bolong," ungkap Ali Badri Zaini menggambarkan keterkejutannya atas dinamika rencana pembangunan kawasan industri tersebut.

Oleh karena itu, ia mengingatkan adanya risiko gesekan sosial apabila pembangunan kawasan industri tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai dan kesiapan warga lokal. Perbedaan karakter, budaya, serta pola kehidupan antara masyarakat setempat dengan tenaga kerja pendatang perlu diantisipasi secara serius.

Imbauan kepada Pemerintah Daerah dan Cita-Cita Provinsi Madura

Menutup keterangannya, Ali Badri Zaini meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mengevaluasi komprehensif rencana industrialisasi Madura secara berimbang, tidak sekadar berfokus pada angka investasi dan pertumbuhan ekonomi semata.

"Kami memohon dengan sangat kepada Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur untuk melihat kembali aspek-aspek negatifnya, jangan hanya melihat dari segi positifnya," pangkasnya.

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, budaya, pendidikan, ketenagakerjaan, serta kearifan lokal. Terlebih, masyarakat Madura saat ini masih menyimpan cita-cita besar yang belum terwujud, yakni pembentukan Provinsi Madura.

Setiap kebijakan strategis dinilai perlu dibicarakan secara terbuka bersama masyarakat, ulama, dan tokoh daerah agar pembangunan dapat berjalan harmonis tanpa memicu persoalan sosial di masa depan.

Reporter: Rusdiyanto