Jelang Pilkades Bekasi, Penyaluran Bansos Dinilai Rawan Jadi Alat Politik

BEKASI, MediaEkspresi.id — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bekasi, penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dinilai sangat rentan disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Bantuan tersebut rawan dijadikan sebagai alat politik untuk memengaruhi suara warga demi kepentingan pihak tertentu.

Menanggapi potensi kerawanan tersebut, seorang tokoh masyarakat setempat, Teguh, menyampaikan usulan agar proses penyaluran bantuan kepada masyarakat selama masa transisi dapat dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kecamatan. Langkah ini dinilai penting guna menjaga keadilan bagi seluruh kontestan Pilkades.

"Seharusnya di masa transisi ini, bantuan untuk masyarakat dialihkan kepada Pemerintah Kecamatan, agar peserta Pilkades tidak ada yang dirugikan. Jelas itu keuntungan buat incumbent," ujar Teguh dengan nada tegas.

Potensi Konflik di Desa Peserta Petahana

Ia menegaskan kembali bahwa penyesuaian mekanisme penyaluran bantuan ini sangat perlu diperhatikan pada masa transisi, khususnya di wilayah Kecamatan Cabangbungin.

Menurut analisisnya, potensi konflik cenderung meningkat di desa-desa yang kembali diikuti oleh kepala desa petahana (incumbent). Keberadaan petahana dalam kontestasi politik tingkat desa dinilai kerap memicu persaingan yang lebih tajam antarwilayah maupun antar kelompok pendukung.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Teguh meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Penanganan yang cepat dan tepat diharapkan dapat mencegah dinamika politik tingkat desa berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak.

Reporter: Saimbar