Diduga Tidak Transparan, Warga Desa Pamekaran Gerudug Kantor Desa Hingga ke Kantor Kecamatan

KARAWANG, MediaEkspresi.id – Gelombang protes warga Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, Karawang, terus berlanjut. Berawal dari aksi mendatangi kantor desa setempat, massa yang tidak puas dengan respons pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akhirnya melayangkan aksi lanjutan ke Kantor Kecamatan Banyusari.

Peristiwa ini dipicu oleh dugaan pelaksanaan pemilihan anggota BPD serta pembentukan panitia tingkat desa yang dinilai dilakukan secara tertutup, tidak transparan, dan terindikasi praktik nepotisme.

Berawal dari Isu Pengkondisian Panitia di Tingkat Desa

Aksi diawali saat puluhan warga mendatangi Kantor Desa Pamekaran. Warga mempertanyakan kejelasan proses pembentukan panitia pemilihan yang diduga dilakukan secara sepihak dan diam-diam oleh pihak pemerintah desa bersama BPD.

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Dusun (Kadus) Kampung Cikalong (Dusun 1) membenarkan adanya kedatangan warga tersebut. Menurutnya, aksi warga dipicu oleh isu yang berkembang pesat—khususnya di kalangan pendukung bakal calon kepala desa—yang menyebutkan bahwa BPD Pamekaran telah menetapkan tim panitia tanpa konfirmasi maupun pemberitahuan ke tiap-tiap dusun.

Namun, pihak Kadus mengklarifikasi bahwa panitia pemilihan sebenarnya belum terbentuk. Proses yang berjalan masih dalam tahap pengumpulan perwakilan dari setiap dusun, di mana BPD memberikan syarat bahwa nama yang diajukan minimal harus mampu mengoperasikan laptop atau perangkat komputer.

Masyarakat Dapati Indikasi Tertutup dan Praktik Nepotisme

Kekecewaan warga ternyata tidak berhenti pada ranah persiapan panitia semata. Tokoh masyarakat Dusun Cikalong, Carda, mengungkapkan bahwa persoalan utama terletak pada proses pemilihan anggota BPD yang dinilai tertutup dan minim sosialisasi.

Carda menyayangkan respons pihak desa yang berdalih bahwa kewenangan pemilihan sepenuhnya berada di ranah panitia pemilihan BPD. Menurutnya, penetapan anggota lembaga desa semestinya mengedepankan musyawarah terbuka bersama tokoh masyarakat. Selain itu, warga mencium adanya dugaan nepotisme, di mana terdapat indikasi calon anggota BPD yang berupaya memplot jabatannya untuk diwariskan kepada anak kandungnya.

Tak Puas Jawaban BPD, Warga Langsung Gerudug Kantor Kecamatan

Merasa aspirasi dan kejelasan tidak didapatkan di tingkat desa, sekitar puluhan warga perwakilan semua dusun di Desa Pamekaran melanjutkan aksi ke Kantor Kecamatan Banyusari. Warga menilai proses yang tertutup tersebut telah menghilangkan hak masyarakat luas untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD.

Aksi yang berlangsung damai dan kondusif tersebut diterima oleh pihak kecamatan. Dalam audensi di ruang diskusi, perwakilan warga menyampaikan tuntutan agar pemilihan anggota BPD Desa Pamekaran diulang atau dilaksanakan secara terbuka demi menjunjung transparansi.

Warga Dusun Cikalong 1, menegaskan kepada media bahwa masyarakat menolak keras sistem pemilihan "diam-diam" yang dinilai mencederai demokrasi desa, terlebih dengan adanya isu pewarisan jabatan anggota BPD dari orang tua ke anak. Warga Dusun Jungklang juga mendesak agar pemilihan BPD segera digelar secara terbuka transparan agar tidak mencederai hati nurani masyarakat.

Masyarakat berharap pihak Pemerintah Kecamatan Banyusari turun tangan secara tegas untuk memediasi dan memastikan seluruh tahapan demokrasi di Desa Pamekaran berjalan sesuai aturan dan transparan.

• Pri