Baban Administrasi Kian Menumpuk, Guru Madrasah di Karawang Mengeluh Lebih Pusing Bikin Laporan Dibanding Mengajar

Ilustrasi

KARAWANG, MediaEkspresi.id – Ironi dunia pendidikan kembali mencuat. Guru yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mencerdaskan generasi bangsa justru dihadapkan pada persoalan tumpukan administrasi dan kewajiban pelaporan yang tak kunjung berujung. Kondisi ini dinilai semakin menjauhkan pendidik dari fungsi utamanya di dalam ruang kelas.

Di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), keluhan mengenai beban administratif yang dinilai berlebihan mulai dirasakan oleh sejumlah guru madrasah. Waktu dan energi yang semestinya digunakan untuk menyiapkan pembelajaran, membimbing peserta didik, serta membangun karakter siswa, justru banyak tersedot untuk mengurus berbagai dokumen dan laporan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan distorsi terhadap tugas utama guru. Di atas kertas, guru dituntut profesional dalam mendidik. Namun dalam praktiknya, mereka seolah dituntut menjadi pekerja administrasi yang harus mengejar kelengkapan dokumen.

Keluhan Guru Madrasah: Laporan Menyita Waktu Mengajar

Seorang guru madrasah di Kabupaten Karawang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kegelisahan yang dirasakannya di tengah kewajiban administrasi yang terus bertambah dan harus dipenuhi secara rutin.

“Lebih sibuk dan lebih pusing membuat laporan dibanding mengajar anak-anak,” keluhnya, Jumat (31/7/2026).

Sejumlah laporan yang wajib dikerjakan oleh para guru di antaranya: Laporan Kinerja Harian (LKH), Laporan Kinerja Bulanan (LKB) dan Dokumen Pelaporan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah tersertifikasi.

Persoalannya bukan sekadar banyaknya dokumen, melainkan besarnya porsi waktu guru yang tersedot untuk memenuhi kebutuhan administrasi tersebut. Ketika guru lebih banyak berkutat dengan formulir, data, aplikasi, laporan, dan dokumen pertanggungjawaban, muncul pertanyaan serius mengenai siapa yang memastikan guru tetap memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pembelajaran yang berkualitas.

Bertentangan dengan Spirit Undang-Undang

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menempatkan guru sebagai tenaga profesional. Tugas utama guru berkaitan langsung dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Artinya, administrasi seharusnya menjadi instrumen pendukung untuk memastikan proses pendidikan berjalan baik, bukan justru mengambil alih porsi utama pekerjaan guru.

Jika persoalan ini terus dibiarkan, energi pendidik dikhawatirkan terkuras bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, melainkan sekadar memastikan seluruh kolom laporan terisi dan seluruh dokumen tersedia.

Di sisi lain, administrasi memang tetap diperlukan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas. Namun, akuntabilitas tidak seharusnya dibangun dengan mengorbankan substansi pendidikan. Guru bukan sekadar pengisi laporan, melainkan pendidik yang berhadapan langsung dengan peserta didik setiap hari.

Urgensi Evaluasi dan Penyederhanaan Birokrasi

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan guru di lingkungan Kemenag. Pemetaan secara terbuka perlu dilakukan untuk memilah mana administrasi yang benar-benar dibutuhkan, mana yang tumpang tindih, dan mana yang sekadar menjadi formalitas birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi menjadi kebutuhan mendesak agar guru kembali memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pekerjaan paling penting: mengajar, mendidik, membimbing, dan membentuk karakter generasi bangsa. Jangan sampai terjadi ironi di mana guru dinilai dari kelengkapan laporannya, sementara kualitas pembelajaran justru kehilangan perhatian.

Kini bola berada di tangan Kemenag. Publik menunggu apakah sistem administrasi akan terus dibiarkan membebani guru, atau dilakukan pembenahan agar birokrasi benar-benar menjadi pelayan pendidikan. Sebab jika guru terlalu sibuk membuat laporan, pertanyaan besarnya tetap sama: kapan mereka punya cukup waktu untuk mendidik? (*)