Siasati Tekanan Fiskal, Daerah Didorong Optimalkan Sembilan Opsi Pembiayaan Alternatif

KAYUAGUNG (OKI), MediaEkspresi.id — Keterbatasan ruang fiskal kini menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah. Guna memastikan pembangunan tetap melaju tanpa mengorbankan pelayanan publik, daerah dituntut untuk melampaui pola anggaran konvensional dan mulai melirik beragam sumber pembiayaan alternatif.

Pesan tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2027 yang digelar di Kayuagung, Kamis (26/2).

Transformasi Paradigma Anggaran

Kepala Bappeda Sumatera Selatan, Dody Eka Prasetyo, menekankan bahwa Kepala Daerah memiliki mandat konstitusional dalam pengelolaan keuangan yang harus diterjemahkan dengan baik oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan pentingnya pemahaman utuh terhadap siklus anggaran.

"Perencanaan yang matang adalah kunci. Apa yang kita rencanakan menentukan apa yang dianggarkan, dilaksanakan, hingga akhirnya dipertanggungjawabkan," tegas Dody.

Sembilan Keran Pendanaan

Menghadapi tren penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD), Dody memaparkan sembilan instrumen pendanaan yang dapat dieksplorasi oleh pemerintah daerah agar tidak melulu bergantung pada dana pusat:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani rakyat.

2. Dana Transfer Pusat (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil).

3. Optimalisasi BUMD sebagai profit center.

4. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Pemanfaatan Aset Daerah yang selama ini belum produktif.

6. Pinjaman Daerah melalui instrumen Obligasi atau Sukuk.

7. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

8. Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.

9. Sinergi Anggaran dari Kementerian dan Lembaga terkait.

Strategi Penguatan Ekonomi OKI

Senada dengan hal tersebut, Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki, melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda OKI, Muhammad Lubis, menyatakan bahwa RKPD 2027 memegang peranan krusial. Sebagai bagian dari periode RPJMD 2025–2029, dokumen ini akan menjadi kompas bagi penyusunan KUA-PPAS hingga APBD 2027.

"Perencanaan yang presisi adalah fondasi. Kami melihat tren positif pada tahun pertama RPJMD, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan angka kemiskinan. Namun, kewaspadaan fiskal tetap menjadi prioritas utama," ujar Lubis saat membacakan sambutan Bupati.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah didorong untuk:

• Mempercepat realisasi belanja daerah.

• Menciptakan iklim investasi yang ramah bagi pihak swasta.

• Menyelaraskan program daerah dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan langkah-langkah inovatif ini, Kabupaten OKI optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika keuangan global maupun nasional.

Reporter: S.Nasution