Presidium Gunung Slamet Geruduk DPRD Pemalang, Desak Penutupan Tambang dan Status Taman Nasional

PEMALANG, MediaEkspresi.id – Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional bersama Aliansi Masyarakat Peduli dan Cinta Gunung Slamet menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Pemalang, Senin (9/2). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap aktivitas penambangan yang dinilai merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga di lereng Gunung Slamet.

Massa mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret, mulai dari penghentian izin tambang hingga perubahan status kawasan hutan demi menjaga kelestarian alam yang kian memprihatinkan.

Kerusakan Masif dan Ancaman Mata Air

Anggota Presidium Gunung Slamet, Andi Rustono, menegaskan bahwa eksploitasi tambang telah memberikan dampak negatif yang nyata, terutama pada kualitas mata air yang menjadi tumpuan hidup masyarakat sekitar.

"Kami mendesak Gubernur Jawa Tengah agar segera menetapkan Gunung Slamet menjadi Taman Nasional. Kerusakan saat ini sudah sangat masif akibat dampak pertambangan," tegas Andi di hadapan awak media.

Ia juga menyoroti tanggung jawab pihak pengelola hutan yang dianggap abai terhadap kerusakan yang terjadi. Menurutnya, luas hutan alami yang tersisa harus dipertahankan tanpa kompromi.

"Luas hutan jangan sampai berkurang. Jika saat ini masih ada 31.000 hektare dengan 776 hektare di antaranya masih alami, pertahankan itu! Jangan lagi ada 'perselingkuhan' terhadap hutan. Kami menilai Perhutani bertanggung jawab atas pembiaran kerusakan yang berlangsung selama ini," imbuhnya.

Kritik Pedas Terhadap Etika Pendaki

Selain masalah pertambangan, Andi juga meluapkan kekecewaannya terhadap perilaku para pendaki modern yang dinilai kurang memiliki etika dan unggah-ungguh (sopan santun) saat memasuki area gunung.

Ia menyoroti banyaknya sampah dan perilaku demi konten yang justru merusak kesucian dan kelestarian alam.

• Minim Adab: Banyak pendaki dianggap mengabaikan kearifan lokal.

• Konten Kreator: Fokus pendaki dinilai hanya pada publikasi media sosial, bukan kecintaan pada alam.

• Sampah: Penumpukan sampah di jalur pendakian kian tidak terkendali.

"Jika perlu, jalur pendakian ditutup sementara. Petugas harus lebih selektif memberikan izin. Mereka yang datang kebanyakan bukan pecinta alam, tapi konten kreator yang bangga menayangkan lokasi terlarang tanpa memikirkan dampaknya," ujar Andi dengan nada geram.

Respon Pemerintah Daerah

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang, Akhmadi, menyatakan akan segera mengambil langkah strategis terkait perencanaan konservasi alam.

"DLH akan segera merumuskan berbagai perencanaan untuk menjaga keanekaragaman hayati di Gunung Slamet. Tahapan ini akan kami diskusikan lebih lanjut dengan kepala DLH Provinsi di wilayah cakupan Gunung Slamet," jelas Akhmadi.

Aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah maupun provinsi untuk lebih serius menangani krisis lingkungan di Gunung Slamet sebelum bencana alam yang lebih besar terjadi.

Reporter: Ragil