LSM Baladaya Desak Kejari Kabupaten Bekasi Usut Tuntas Dugaan ‘Rekening Siluman’ di Perumda Tirta Bhagasasi

Ketua Umum LSM Baladaya, Izhar Ma’sum Rosadi

BEKASI, MediaEkspresi.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Baladaya secara resmi menyerahkan Laporan Pembelajaran Hukum serta Tambahan Alat Bukti Kedua terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Perumda Tirta Bhagasasi. Laporan tersebut diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi pada Rabu (12/2/2026).

Dugaan korupsi ini berpusat pada penggunaan rekening Bank BJB Syariah Bekasi atas nama Perumda Tirta Bhagasasi yang diduga tidak tercatat dalam neraca keuangan resmi perusahaan (rekening siluman). Rekening tersebut digunakan untuk menampung pembayaran pemasangan jaringan retikulasi perpipaan di wilayah pelayanan Cabang Cibarusah.

Transparansi dan Penegakan Hukum

Ketua Umum LSM Baladaya, Izhar Ma’sum Rosadi, menegaskan bahwa tambahan bukti ini seharusnya mempermudah langkah penyidik. Ia menyebut pihak internal Perumda diduga telah mengakui keberadaan rekening tersebut sebagai perbuatan yang menyalahi prosedur.

“Hari ini kami sampaikan surat tambahan bukti kedua ke Kejari Kabupaten Bekasi. Tembusan juga kami sampaikan kepada Presiden RI, Jaksa Agung, hingga PLT Bupati Bekasi. Perkara ini memiliki tingkat pembuktian yang sangat mudah karena unsur perbuatan melawan hukumnya sudah terang benderang,” ujar Izhar dalam keterangannya.

Kronologi Laporan

LSM Baladaya tercatat cukup konsisten mengawal kasus ini melalui beberapa tahapan:

• 23 November 2025: Penyampaian Laporan Informasi awal mengenai dugaan korupsi penerimaan pembayaran jaringan distribusi air bersih dari PT. XXX di wilayah Cibarusah.

• 2 Februari 2026: Pengajuan permohonan informasi terkait tindak lanjut laporan.

• 12 Februari 2026: Penyerahan tambahan alat bukti kedua untuk memperkuat penyidikan.

Dukungan terhadap Program Pemberantasan Korupsi

Izhar juga mengaitkan langkah ini dengan komitmen nasional dalam pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersikap tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap praktik rekening fiktif.

“Kita mendukung Presiden sebagai panglima penegakan hukum. Kami berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai institusi yang ahli dan terlatih, dapat bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun,” tambahnya.

Aspek Hukum: Pengembalian Kerugian Tidak Menghapus Pidana

Menutup pernyataannya, Izhar mengingatkan bahwa secara hukum, upaya pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang berjalan.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001), pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

“Perbuatan dugaan korupsi ini sudah sepatutnya diuji dan dihadapkan di meja hijau pengadilan,” tegas Izhar.

• Saimbar