Headline
Pemerintahan
KARAWANG, mediaekspresi.id – Ironi sektor pertanian kembali terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Meski menyandang status sebagai lumbung padi nasional dan menjadi lokasi berdirinya pabrik pupuk besar, para petani di lapangan justru mengeluhkan sulitnya mengakses pupuk bersubsidi serta ketimpangan distribusi yang kian meruncing.
Ironi Lumbung Padi: Petani Karawang Kesulitan Pupuk di Tengah Keberadaan Pabrik Besar
![]() |
| Ilustrasi |
KARAWANG, mediaekspresi.id – Ironi sektor pertanian kembali terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Meski menyandang status sebagai lumbung padi nasional dan menjadi lokasi berdirinya pabrik pupuk besar, para petani di lapangan justru mengeluhkan sulitnya mengakses pupuk bersubsidi serta ketimpangan distribusi yang kian meruncing.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan prestasi yang baru saja diraih Pemerintah Kabupaten Karawang. Belum lama ini, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas kontribusi besarnya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Distribusi yang Tidak Merata
Keluhan muncul salah satunya dari sejumlah petani di Kecamatan Purwasari. Mereka menyoroti lemahnya tata kelola distribusi yang menyebabkan jatah pupuk antarpetani menjadi tidak proporsional.
Salah seorang petani setempat mengungkapkan bahwa perolehan pupuk saat ini tidak lagi stabil dan cenderung menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Tesarua menangna, aya loba, aya nu saetik sawahna menang loba (Tidak merata mendapatkannya, ada yang punya sawah luas tapi dapat sedikit, ada yang sawahnya sedikit malah dapat banyak)," ujarnya saat ditemui awak media, Kamis (22/1/2026).
Ia menambahkan, pada masa lalu dirinya bisa mendapatkan hingga satu ton pupuk untuk lahan seluas satu hektar yang idealnya membutuhkan 5 sampai 6 kuintal. Namun, kini ia hanya mendapatkan jatah 2,5 kuintal. Di sisi lain, ada ketimpangan di mana pemilik lahan kecil justru mendapatkan jatah 1,5 kuintal, yang dinilai tidak sesuai dengan perhitungan luas tanam.
Birokrasi dan Kuota Jadi Penghambat
Para petani mengaku mendapatkan pasokan pupuk melalui ketua kelompok tani. Namun, mekanisme yang ada saat ini dianggap lebih rumit dan kaku dibandingkan sebelumnya. Selain faktor birokrasi, keterbatasan kuota ditengarai menjadi penyebab utama petani tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman secara optimal.
Persoalan ini memicu keprihatinan mengingat Karawang adalah daerah penopang utama ketahanan pangan. Sebagai ujung tombak produksi nasional, petani justru harus berhadapan dengan realita sulitnya mendapatkan input pertanian di "rumah" sendiri—daerah yang secara geografis sangat dekat dengan pusat produksi pupuk.
Hingga berita ini diturunkan, para petani berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengevaluasi sistem distribusi agar selaras dengan penghargaan yang telah diterima, guna memastikan keberlangsungan produksi padi di Karawang tetap terjaga.
Editor: Ata Priatna
Via
Headline

Posting Komentar