Ketua BUMDes Tanjungmekar Buka Suara soal Isu Dana Desa, Bendahara Desa Ikut Terlibat dan Harus Bertanggung Jawab

Ketua Bumdes Tanjungmekar

Ekspresi KARAWANG – Menanggapi kabar miring yang ramai diberitakan sejumlah media online terkait dugaan penyelewengan 20 persen Dana Desa Tahun 2025 untuk penyertaan modal BUMDes Tanjungmekar kecamatan Pakisjaya kabupaten Karawang.

Ketua BUMDes akhirnya angkat bicara. Ia menyeret peran Bendahara Desa yang disebut turut ikut terlibat dan harus bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut.

Isu yang beredar menyebutkan bahwa dana penyertaan modal BUMDes yang bersumber dari Dana Desa itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua BUMDes,termasuk membiayai pernikahannya.

Tuduhan tersebut memantik sorotan publik dan memicu pertanyaan serius terkait transparansi serta tata kelola keuangan desa.

Dugaan penyelewengan ini berkaitan dengan alokasi 20 persen Dana Desa Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai penyertaan modal BUMDes. Namun, dana yang sejatinya diperuntukkan bagi penguatan ekonomi desa itu diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Seorang warga Desa Tanjungmekar yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dana penyertaan modal BUMDes dengan nilai lebih dari Rp. 185 juta diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua BUMDes.

“Informasinya dana itu sebagian dipakai untuk kebutuhan pribadi, termasuk akad nikah. Ini yang membuat warga resah dan mempertanyakan ke mana sebenarnya uang desa itu digunakan,” ujar warga tersebut.

Menanggapi hal tersebut, dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat (16/1/2026), Ketua BUMDes Tanjungmekar justru menegaskan bahwa Bendahara Desa tidak bisa dilepaskan dari persoalan ini.

“Bendahara Desa ikut terlibat dan harus bertanggung jawab terkait penggunaan anggaran," ucap Ketua BUMDes, kepada awak media.

Pernyataan tersebut menambah babak baru dalam polemik Dana Desa Tanjungmekar. Publik kini menunggu kejelasan dari pihak pemerintah desa serta langkah konkret Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan Dana Desa tahun 2025 agar terang benderang dan tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.(Roan)