Suasana Memanas, HIMMAH NWDI Soroti Skala Prioritas Anggaran Renovasi Gedung DPRD Lombok Timur

LOMBOK TIMUR, MediaEkspresi.id – Rapat dengar pendapat (hearing) antara pengurus HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur berlangsung alot dan diwarnai ketegangan, Jumat (26/6). Pertemuan tersebut menyoroti kebijakan alokasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1,2 miliar yang diprioritaskan untuk renovasi interior gedung dewan, di tengah kondisi infrastruktur jalan rusak yang masih mendesak untuk diperbaiki.

Dalam audiensi tersebut, massa aksi mempertanyakan rasa keadilan dalam penentuan skala prioritas pembangunan. Meski anggaran Rp1,2 miliar tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan total APBD Lombok Timur yang mencapai Rp3,2 triliun (setara 0,037 persen), publik menilai langkah memprioritaskan fasilitas internal gedung di saat akses jalan rakyat terbengkalai sebagai tindakan yang kontradiktif.

Ketua Umum HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur dalam forum tersebut mempertanyakan urgensi renovasi ruang kerja dibanding perbaikan akses ekonomi warga.

“Kami tidak menuduh ada kesalahan pemindahan anggaran. Tapi pertanyaannya lebih mendalam: kenapa di antara begitu banyak kebutuhan yang mendesak, renovasi ruang kerja dan fasilitas di dalam gedung justru sudah mendapat kepastian alokasi dan jadwal pelaksanaan, sementara jalan yang menjadi akses hidup mati warga masih tertunda dan belum tuntas?” tegasnya.

Menurut pihak HIMMAH NWDI, kerusakan jalan yang meluas di berbagai kecamatan di Lombok Timur selama bertahun-tahun telah menghambat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, yang merupakan urat nadi ekonomi masyarakat setempat.

Selain isu renovasi gedung, HIMMAH NWDI juga menyoroti transparansi penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Mereka mendesak agar DPRD membuka data lengkap dan rinci mengenai penyaluran dana aspirasi tersebut agar masyarakat dapat melakukan verifikasi secara transparan terhadap setiap rupiah yang digunakan.

Menanggapi hal tersebut, pihak Komisi IV DPRD Lombok Timur menjelaskan bahwa penetapan anggaran renovasi telah melalui mekanisme pembahasan PAD yang sah. Mereka menyebutkan, pemerintah daerah menerapkan skema program tahun jamak (multi-years) dalam kurun waktu tiga tahun untuk memastikan pekerjaan, termasuk perbaikan jalan, dapat direncanakan secara lebih terpadu.

Namun, jawaban tersebut dinilai belum memuaskan pihak HIMMAH NWDI. Penjelasan mengenai skema tahun jamak dianggap masih bersifat normatif karena belum disertai dengan dokumen rincian alokasi, jadwal pasti perbaikan ruas jalan, maupun daftar prioritas yang dapat diakses publik.

Hingga rapat ditutup, belum tercapai titik temu terkait tuntutan transparansi tersebut. HIMMAH NWDI menyatakan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh pos anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Pihak Komisi IV DPRD berkomitmen akan menyusun dan menyampaikan rincian teknis serta jadwal tindak lanjut penanganan jalan pada pertemuan kerja selanjutnya sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Reporter: Sanusi